Ransomware Ancam Sirekap Pilkada 2024, BSSN Wanti-Wanti Keamanan Sistem

Sulawesitoday - Ancaman ransomware tampaknya belum akan hilang dari sistem informasi nasional, khususnya pada aplikasi Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pilkada 2024. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan kekhawatiranya akan potensi serangan ransomware yang masih terus menghantui.

"Pilkada, seperti yang kita alami selama ini, masih kerap dihadapkan pada ancaman ransomware," ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Baca Juga: Pegawai Kemkomdigi Terlibat Judi Online, BSSN Warning Ratusan Situs Rentan!

Ransomware—jenis malware yang menyandera data pengguna—tidak hanya berpotensi men-takedown sistem, tetapi juga mengubah tampilan web hingga mencuri informasi sensitif. Bayangkan ketika data dalam Sirekap, yang mengelola ribuan hasil pemungutan suara di seluruh Indonesia, berhasil diretas dan dimanipulasi.

"Kadang-kadang ia menyandera dan membuat tampilan web jadi berubah," tambah Hinsa, mengingatkan akan risiko yang bisa mengancam akurasi hasil perolehan suara jika keamanan Sirekap tak diperkuat.

Baca Juga: Kasus Judi Online Melibatkan Pegawai Komdigi, Presiden Prabowo Minta Kerja Sama Lintas Kementerian

Di sisi lain, KPU tetap optimis dengan pembaruan yang mereka lakukan terhadap Sirekap. Menurut anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, inovasi ini justru bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntbilitas dalam proses perhitungan suara.

"Saya rasa ini justru bentuk transparansi yang harus dilakukan," katanya saat diwawancarai di kantor KPU, Jakarta Pusat. Ia meyakinkan publik bahwa dengan Sirekap yang diperbarui, masyarakat dapat langsung membandingkan perolehan suara kandidat di TPS dengan hasil yang diunggah secara nasional.

Baca Juga: Selain Duit Rp73 Miliar dan Gawai, Polisi Sita Senpi dan Lukisan di Kasus Judi Online Komdigi

Namun, kekhawatiran muncul seiring laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengkritisi kemungkinan kecurangan dalam sistem baru ini. Sementara KPU dan BSSN berusaha meyakinkan bahwa upaya maksimal telah dilakukan, fakta bahwa ancaman seperti ransomware masih dapat menyelinap dan mengganggu proses demokrasi menjadi bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

ICW, melalui pernyataan Betty, mengingatkan agar KPU tetap siaga, memastikan Sirekap tidak justru membuka celah baru bagi potensi kecurangan.

Baca Juga: Fenomena Al Jouf Tertutup Salju, Arab Saudi Alami Musim Dingin Tak Terduga di Tengah Gurun

Untuk menjamin keamanan di Pilkada 2024, BSSN menyarankan agar semua pihak terus melakukan uji coba dan simulasi guna mengantisipasi serangan cyber. Melihat dari pengalaman sebelumnya, persiapan yang matang mutlak diperlukan agar tidak ada gangguan keamanan siber yang menghambat proses demokrasi di tingkat daerah.

Betul bahwa KPU telah mencoba sistem di berbagai lokasi dan mengakui perbaikan signifikan. Namun, sebagai bagian dari pengamanan demokrasi, publik tentu berharap agar seluruh sistem teknologi, termasuk Sirekap, bisa benar-benar aman.