Pengecer Pupuk Bone Dituduh Tak Dilayani, Pupuk Indonesia: Ini Bukan Soal Pilkada

Sulawesitoday - PT Pupuk Indonesia (Persero) secara tegas membantah tuduhan bahwa pengecer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi akibat perbedaan pilihan politik. Isu ini muncul setelah seorang perwakilan kelompok tani, berinisial MS alias N, mengklaim bahwa jatah pupuknya ditahan oleh pihak distributor hanya karena dirinya mendukung calon yang berbeda dalam Pilkada Bone 2024.

"Itu yang disebut distributor adalah HJL ternyata bukan distributor, dia hanyalah kios," ujar Senior Manager Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulamapa) Pupuk Indonesia, Sukodim.

Baca Juga: Rem Blong Picu Kecelakaan di Maros, 20 Mahasiswa Unibos Jadi Korban, 1 Nyawa Melayang

"Sedangkan yang disebut pengecer, N alias MS, bukan juga pengecer. Dia hanya perwakilan kelompok tani." Dengan nada serius, Sukodim memaparkan fakta yang dihasilkan dari penelusuran di lapangan.

Sukodim lebih jauh menjelaskan bahwa permasalahan ini berakar dari kelengkapan dokumen administrasi, bukan faktor politik.

Baca Juga: Kebakaran Hebat di Gedung DPRD Maros, Diduga Dipicu Ledakan AC

"Setelah kami cek, itu tidak benar. N belum melengkapi administrasi sebagai perwakilan kelompok tani," jelasnya. Prosedur ini, menurut Sukodim, memang ketat. Setiap perwakilan harus menyerahkan fotokopi KTP anggota kelompok serta surat kuasa yang ditandatangani.

Namun, rumor sudah kadung menyebar. MS, warga Kecamatan Ajangale yang merasa diperlakukan tidak adil, mengatakan jatah pupuknya dipersulit karena perbedaan politik.

Baca Juga: Detik-Detik Dramatis, Warga Ambon Gagalkan Mahasiswi Diduga Kesurupan di Ujung Jembatan

“Sudah hampir satu bulan disetop jatah pupukku karena beda pilihan,” ujar MS. Bahkan, dia menyebut uang sebesar Rp 20 juta yang disetorkan untuk membeli pupuk senilai satu truk kini terancam dikembalikan. “Kemarin dia (distributor) menelepon, bilang tidak mau kasih pupuk, karena dilihat di salah satu paslon,” tambah MS dengan nada kesal.

Merespons hal ini, Sukodim kembali menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak pernah mengarahkan kios untuk membeda-bedakan pelayanan berdasarkan preferensi politik. "Itu dipelintir sampai ke beda pilihan. Kita tidak pernah mengarahkan begitu," ungkapnya, menunjukkan ketegasan.

Baca Juga: Detik-Detik Dramatis, Warga Ambon Gagalkan Mahasiswi Diduga Kesurupan di Ujung Jembatan

Syarifuddin, Account Executive Pupuk Indonesia, turut memperkuat pernyataan ini. “HJL itu bukan distributor, hanya kios di Kecamatan Ajangale,” jelasnya. Menurutnya, Bone hanya memiliki tujuh distributor resmi yang melayani 27 kecamatan, memastikan tidak ada kekurangan dalam penyediaan pupuk bersubsidi.

Menariknya, meskipun tuduhan itu terus bergulir, stok pupuk di Kabupaten Bone diklaim lebih dari cukup. "Stok lini produsen per 7 November 2024 mencapai 15.647 ton, atau 290% dari stok minimum," jelas Sukodim. Stok di kios dan distributor mencapai total 23.622 ton, mencakup pupuk Urea, NPK Phonska, NPK Kakao, hingga pupuk organik.