Wakil Rakyat Telaah Ulang Anggaran Sewa Mobil Dinas di Parigi Moutong, Incar Transparansi

Sulawesitoday - DPRD Parigi Moutong kini menggelar evaluasi mendalam soal sistem sewa mobil dinas. Evaluasi ini bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Langkah ini muncul di tengah upaya penyesuaian kebijakan anggaran yang kian ketat. DPRD bertekad menguji ulang asumsi sewa mobil yang selama ini dianggap lebih menguntungkan.

Dalam diskusi internal, Ketua DPRD, Alfrets Tonggiroh, menyatakan perlunya pemeriksaan ulang perhitungan biaya. Ia menegaskan evaluasi fokus pada kendaraan pimpinan DPRD, bukan untuk seluruh pejabat.

Langkah verifikasi dilakukan dengan memeriksa hitungan dasar anggaran sewa mobil dinas. Prosedur tersebut telah sesuai ketentuan, namun masih perlu penjelasan dari pihak vendor terkait.

Evaluasi ini menyoroti perbedaan antara sistem sewa dan pengadaan kendaraan milik daerah. Ada perhitungan yang menyatakan sewa bisa menghemat anggaran, namun juga terdapat dugaan perhitungan yang kurang akurat.

Sistem sewa memang memberikan keunggulan praktis. Dengan skema sewa, pergantian kendaraan dapat dilakukan cepat tanpa repot mengurus perbaikan.

Meski demikian, kekurangan sistem ini pun nyata. Aset tidak terakumulasi dan penggunaan kendaraan sewa berpotensi menyimpang ke kepentingan pribadi.

Perbandingan kasar menunjukkan perbedaan signifikan antara membeli mobil dan menyewa. Misalnya, harga Inova Reborn tahun 2025 bila dibeli diperkirakan mencapai Rp839 juta selama 10 tahun, sedangkan biaya sewa tahunan mencapai Rp132 juta.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan kritis. Apakah sistem sewa benar-benar lebih hemat atau justru membebani anggaran daerah?

Pemeriksaan juga menyentuh isu perawatan kendaraan yang diduga mengalami markup. BPK RI Perwakilan Sulteng pernah mencatat adanya angka perawatan melebihi standar yang seharusnya.

Tanggapan dari pejabat menolak tuduhan markup berlebihan. Mereka yakin bahwa perawatan dilakukan sesuai Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Sewa vs Beli Kendaraan Dinas di Parigi Moutong: Salah Perhitungan Bisa Bikin Anggaran Jebol

Evaluasi mendalam sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran perhitungan ini. Transparansi angka anggaran menjadi kunci agar kebijakan berjalan optimal.

Pertanyaan pun menggema, apakah kebijakan sewa ini sudah tepat sasaran? Pemerintah daerah harus cermat menakar manfaat dan risiko dari sistem tersebut.