Sulawesitoday - Gelombang kemarahan masyarakat yang tumpah di media sosial akhirnya berbuah sanksi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan tegas ini diambil setelah pernyataan keduanya memicuh sorotan luas. Dianggap tidak sensitif terhadap kondisi publik.
Keputusan penonaktifan tersebut termaktub dalam surat pers resmi. Surat ditandatangani langsung Ketua Umum Surya Paloh. Juga Sekjen Hermawi Taslim. Surat ini dikeluarkan pada Minggu, 31 Agustus 2025. “Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian bunyi putusan tersebut.
Langkah ini bukanlah tanpa alasan. Nama Ahmad Sahroni menjadi sorotan. Pernyataannya menyebut masyarakat yang mengusulkan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia." Ucapan keras itu dilontarkannya saat kunjugan kerja di Polda Sumut pada Jumat, 22 Agustus 2025. Sahroni merespons kritik pedas publik. Kritik itu muncul setelah sejumlah anggota DPR berjoget ria dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Sebelumnya, Sahroni juga telah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III. Posisinya digeser sebagai anggota Komisi I DPR.
Sementara itu, Nafa Urbach juga menjadi target gelombang kritik. Melalui siaran langsung di media sosial, Nafa membela tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Dia menyebut tunjangan itu bukan fasilitas baru. Melainkan kompensasi. Kompensasi karena rumah jabatan telah dikembalikan kepada negara. Ia bahkan menyinggung rumah pribadinya yang terlalu jauh menuju Senayan.
Pernyataan Nafa dinilai tidak peka. Padahal, rakyat tengah menghadapi tantangan ekonomi. Kritik mengalir deras. Banyak pihak menganggap pernyataan para wakil rakyat tersebut sebagai cerminan jurang pemisah antara elite dan masyarakat. Nafa Urbach sendiri menjabat sebagai Bendahara Fraksi. Duduk di Komisi IX DPR RI.
Keputusan DPP Partai NasDem ini seolah menjadi pesan penting. Pesan bagi seluruh kader. Bahwa posisi wakil rakyat adalah amanah. Amanah yang harus dijaga. Bukan hanya sekadar jabatan. Ini adalah representasi dari harapan jutaan rakyat. Tindakan partai ini menegaskan. Tidak ada ruang bagi pernyataan yang mencederai kepercayaan publik. Di sisi lain, ini adalah pengingat. Bahwa setiap kata yang terucap dari wakil rakyat adalah milik publik. Dan publik akan selalu menuntut pertanggungjawaban.
Baca Juga: Oknum Pimpinan DPRD Diduga Bekingi Kades Sipayo, Ancaman Pidana dari Bupati Berubah Teguran Ringan