Sulawesitoday - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar krusial. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah penting. Keputusan ini merespons aspirasi masyarakaat. Kebijakan ini akan memangkas tunjangan dan membatalkan kunjungan kerja ke luar negeri.
Dalam pertemuannya dengan sejumlah ketua umum partai politik, Minggu, 31 Agustus 2025, di Istana, Prabowo menggarisbawahi komitmen parlemen. Parlemen akan melakukan penyesuaian kebijakan. Ini terkait fasilitas anggota dewan.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI," tutur Prabowo. Kebijakan itu termasuk besaran tunjangan anggota DPR. Juga termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah ini dipandang sebagai tindakan konkret. Tujuannya memperkuat kinerja lembaga legislatif. Ini juga menegaskan upaya bersama.
Tujuannya menjaga efektivitas anggaran negara. Dengan penyesuaian tunjangan, DPR diharapkan makin fokus. Fokus pada fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Sementara itu, moratorium perjalanan ke luar negeri adalah cerminan komitmen parlemen. Mereka akan mengatur prioritas kerja. Prioritas kerja yang lebih tepat sasaran. Kebijakan ini adalah respons atas suara publik. Suara yang kian menguat.
Prabowo juga menuturkan, ada langkah lain. Partai politik telah mengambil tindakan internal. Tindakan tegas terhadap kader di parlemen.
"Saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing," kata Prabowo.
Keputusan ini menjadi wujud konsolidasi politik. Antara pemerintah, DPR, dan partai-partai. Ini menegaskan komitmen mereka. Untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyatt.
Di tengah gejolak aspirasi, langkah ini menjadi jangkar. Jangkar yang mengikat komitmen dan kepercayaan publik. Ini adalah janji yang ditepati. Langkah nyata menuju keadilan.