Sulawesitoday - Bayangkan sebuah skenario. Pukul 00.00 WIB, Indonesia melakukan redenominasi. Rupiah kehilangan tiga nolnya. Rp10.000 menjadi Rp10. Sederhana? Tunggu dulu. Di detik yang sama, ratusan juta rekening bank harus berubah. Puluhan juta e-wallet perlu konversi. QRIS di 20 juta lebih merchant mesti disinkronisasi. Belum lagi sistem e-commerce, smart contract, dan aset kripto.
Inilah paradoks yang dihadapi Indonesia. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan kerangka regulasi redenominasi rampung 2026–2027. Target ambisius. Tapi apakah infrastruktur kita sudah siap? Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI, punya pandangan skeptis yang patut didengar.
"Redenominasi bukan sekadar proyek cetak uang baru," ujar Harris tegas. "Ini operasi bedah besar-besaran pada sistem pembayaran nasional."
Benarkah Momentum Indonesia Sudah Tepat?
Secara makro, kondisi tampak ideal. Inflasi Oktober 2025 bertengger di 2,86% year-on-year. Angka aman. Bank Indonesia menjamin stabilitas harga terjaga. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025–2026 sekitar 4,9%. Moderat, tapi stabil.
Rasio utang pemerintah 40% dari PDB. Jauh dari zona merah. Debt Service Ratio memang sudah menyentuh 40%, tapi masih terkendali. Sekilas, ini waktu yang pas.
Namun Harris mengingatkan satu hal krusial. "Stabilitas jangka pendek saja tidak cukup," tegasnya. Ketidakpastian global mengintai. Perlambatan ekonomi dunia. Tensi geopolitik yang memanas. Perang dagang berkepanjangan. Volatilitas harga komoditas yang tak terduga.
Semua faktor ini bisa memengaruhi nilai tukar. Sentimen masyarakat terhadap rupiah pun ikut goyah. Redenominasi yang dilakukan di tengah gejolak bisa jadi bumerang berbahaya.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain?
Turki sukses memangkas enam nol tahun 2005. Rahasianya? Stabilisasi inflasi yang kokoh. Kredibilitas otoritas moneter tinggi. Transisi bertahap lewat mata uang sementara, Yeni Türk Lirası (YTL), sebelum kembali ke TL.
Romania dan Ghana menunjukkan pola serupa. Edukasi publik intensif. Masa harga ganda yang cukup panjang. Hasilnya? Transisi mulus tanpa kekacauan persepsi harga.
Lalu ada Zimbabwe. Contoh sempurna kegagalan telak. Redenominasi tanpa disiplin fiskal. Inflasi tak terkendali. Kepercayaan publik hancur. Hasilnya? Krisis berulang yang memperparah keadaan.
Pelajarannya sederhana namun fundamental. Redenominasi bukan obat untuk masalah fiskal atau inflasi. Ia hanya berhasil ketika penyakit dasarnya sudah sembuh total.
"Kita tidak boleh mengulangi kesalahan Zimbabwe," Harris menegaskan. "Redenominasi harus dilakukan di atas fondasi yang benar-benar kuat."