Diduga I Made Koto terlibat skandal manipulasi data kependudukan di seleksi calon komisioner KPU Parigi Moutong

Dalam sebuah seleksi yang semestinya memilih calon terbaik untuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong, skandal baru muncul ketika salah satu calon, I Made Koto Parianto, dituding melakukan manipulasi data kependudukan.

I Made Koto Parianto baru-baru ini mencuri perhatian setelah dinyatakan lolos dalam 10 besar calon komisioner KPU Parigi Moutong.

Namun, muncul kontroversi ketika muncul kecurigaan ia mungkin telah memanipulasi data kependudukan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.

Penelusuran media ini menemukan kejanggalan pada data kependudukan milik I Made Koto Parianto. Pemerintah Desa Lebagu, khususnya Kepala Dusun IV Padang Sari, I Nyoman Eko Wijaya, dengan tegas membantah keberadaan I Made Koto Parianto di wilayah mereka. Menurutnya, nama tersebut tidak dikenal dan tidak pernah ada di Dusun IV Padang Sari.

"Warga bernama I Made Koto Parianto itu tidak ada di Dusun sini, keberadaannya tidak saya ketahui. Saya tahu dia memiliki Kartu Keluarga setelah dibagikan dalam salah satu grup, namun tidak ada jejaknya di sini," ungkap I Nyoman Eko Wijaya, dikonfirmasi via telepon, Rabu 22 November 2023.

Bukan hanya Kepala Dusun, Kepala Desa Lebagu, Benhur, juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada catatan atau laporan pindah domisili untuk I Made Koto Parianto.

"Orang dan kintalnya tidak ada di sini, dia juga tidak memiliki keluarga di sini. Mengurus pindah domisili ke Desa Lebagu dan menerbitkan dokumen kependudukannya tanpa sepengetahuan pemerintah desa, itu aneh," tegas Benhur.

I Made Koto Parianto sendiri mengklaim telah mengurus dokumen pindah domisili sejak bulan Juli 2023, pindah dari Kabupaten Toli toli ke Kabupaten Parigi Moutong.

Namun, pemerintah desa bersikeras tidak ada surat pengantar resmi dari mereka terkait perpindahan tersebut.

Kepala Dusun IV Padang Sari menyarankan agar data kependudukan I Made Koto Parianto diperiksa ulang di Dukcapil untuk mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan input data.

Kondisi ini menjadi sorotan serius menjelang Pemilihan Umum, dengan pihak berwenang berharap dapat mengusut skandal ini sampai tuntas agar tidak menimbulkan keraguan dan polemik yang lebih besar di tengah masyarakat.