Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, secara resmi melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, pada Jumat 16 Agustus 2024, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sulawesi Tengah.
Proses tersebut digelar di Kantor Bupati Parigi Moutong, yang juga mencakup pengambilan sumpah jabatan.
Dalam pelantikan ini, beberapa pejabat yang dilantik.
Mereka yang dilantik yaitu :
1). Mawardin S.S., M.Si Jabatan baru Asisten perekonomian dan pembangunan Setda.
2). Adrudin Nur S.Pd. M.Si Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
3). Abd Aziz A.M Tombolotutu, S.I.Kom. Jabatan Baru Asisten Pemerintahan dan Kesehjahteraan Rakyat Setda.
4). Ir Lewis. Jabatan baru Staf Ahli Bidang Pemerintahaan Umum dan Politik.
5). Moh Yasir, SE, M.M. Jabatan baru Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6). Aswini Dimpel, S.K.M., M. Kes. Jabatan baru Staf Ahli bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteran Rakyat.
6). Armin, S.Pd., M.Si Jabatan baru Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7). Ellen Ludia Nelwan, S.Sos.,M.Kes. Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Pembantu Permasalahan dan Wilayah.
Kemudian Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :
1). Yusrin Usman, S.E., M.M Jabatan baru Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2). Drs. Amirudin Jabatan Jabatan baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3). Hendra Bangsawan,ST., M.Si Jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Richard Arnaldo menegaskan bahwa rotasi jabatan ini merupakan langkah strategis untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menambahkan bahwa meskipun mutasi jabatan merupakan hal yang lazim, proses ini tidak dilakukan sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai bagian dari pembinaan karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.
Dia juga berharap bahwa pengambilan sumpah jabatan ini tidak menimbulkan polemik baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat.
"Kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja," katanya.