“Seluruh satuan kerja harus bekerja keras untuk memenuhi kriteria P2HAM, baik dari segi aksesibilitas maupun sumber daya manusia,” ujar Hermansyah.
Dengan evaluasi yang intens, Kemenkumham Sulteng berharap bahwa seluruh Satker dapat memenuhi standar pelayanan publik berbasis HAM dalam waktu yang telah ditentukan.
Menurut Hermansyah, program ini tidak hanya penting untuk layanan publik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia.
Kemenkumham Sulteng bertekad untuk terus mendorong pelaksanaan P2HAM di seluruh Satker agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik dan menjunjung nilai-nilai HAM.