Sulawesitoday - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali melakukan penyesuaian besar dalam persiapan pemilihan kepala daerah mereka. Setelah putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar memenangkan gugatan pasangan Amrullah Almahdali dan Ibrahim Hafid, KPU Parigi Moutong harus mencabut keputusan penetapan sebelumnya dan kini menetapkan lima pasangan calon untuk pemilihan 2024.
Keputusan ini, sesuai dengan Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana, akan dilanjutkan dengan konsultasi kepada KPU RI demi memahami implikasi lanjutan dan langkah yang harus diambil untuk menjaga kelancaran proses.
Keputusan dari PT.TUN tersebut dinilai krusial dan datang dengan batas waktu yang jelas. Berdasarkan Pasal 154 Ayat 12, setiap keputusan yang terkait pemilihan harus diselesaikan 30 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Dalam hal ini, batas akhir yang dihitung KPU jatuh pada 26 November mendatang.
Bagi KPU Parigi Moutong, penambahan pasangan calon memang bukan tugas sederhana. Ketua KPU, Ariyana, menekankan perlunya konsultasi dengan KPU RI untuk memastikan langkah-langkah ke depan benar-benar selaras dengan peraturan yang ada.
Konsultasi ini akan mencakup persiapan logistik tambahan dan administrasi yang diperlukan akibat penambahan calon, mengingat tiap pasangan tentu membutuhkan alokasi kertas suara, materi kampanye, dan alat peraga yang memadai.
"Kami tak ingin ada yang terlewat," kata Ariyana, menambahkan bahwa setiap sub bagian, baik keuangan, logistik, maupun teknis, akan turut berperan dalam memastikan semua persiapan siap pada waktunya.
Sebagai tambahan, keputusan terbaru KPU ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 818/PL.02.3-BA/K/7208/2/2024. Berita acara tersebut secara spesifik mencakup pencabutan Keputusan KPU Nomor 1450 Tahun 2024 dan menetapkan lima pasangan calon, termasuk Badrun Nggai dan Muslih, Moh. Nur Dg Rahmatu dan Arman, serta M. Nizar Rahmatu dan Ardi, selain pasangan yang baru ditetapkan, Amrullah dan Ibrahim.
Sub Bagian Teknis dan Sub Bagian Keuangan serta Logistik telah diberikan mandat untuk menyiapkan kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk penambahan calon, mulai dari persiapan dokumen resmi hingga alokasi anggaran yang diperlukan.
Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, KPU Parigi Moutong akan berfokus pada konsultasi intensif dengan KPU pusat. Langkah ini penting mengingat perubahan tersebut bukan hanya menambah jumlah pasangan calon, tetapi juga meningkatkan kompleksitas persiapan pemilu di daerah. Dalam pandangan Ariyana, transparansi menjadi kunci utama bagi KPU dalam memastikan proses ini tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.
"Kami berharap keputusan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan adil untuk semua pihak yang terlibat," tuturnya, menggarisbawahi komitmen mereka dalam menghadapi tantangan di sisa waktu yang tersedia.