Sulawesitoday - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan komentar keras terhadap langkah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Keduanya dikritik karena dianggap terlalu mengandalkan pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam kampanye mereka. Hasto menyebut tindakan Luthfi-Yasin yang bertemu Jokowi di masa kampanye Pilkada Jateng menunjukkan kelemahan mental yang tidak layak dimiliki oleh seorang calon pemimpin.
Menurut Hasto, pemimpin yang harus meminta bantuan dari tokoh besar untuk mendapatkan pengaruh dianggap menunjukkan "mental kalah."
Baca Juga: Bus Sekolah Terguling di Tapanuli Utara, Satu Pelajar Meregang Nyawa, Tiga Luka
Lebih lanjut, ia menekankan, “Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kemandirian mental calon pemimpin dalam menghadapi dinamika politik.
Kekhawatiran Hasto tidak hanya terletak pada tindakan mendekati Jokowi, tetapi juga pada potensi adanya intervensi aparatur negara dalam pilkada mendatang. Ia mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa beberapa pihak mungkin ingin memanfaatkan pengaruh Jokowi untuk menggerakkan aparat dalam Pilkada Serentak, yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Baca Juga: Kejadian Langka Fenomena Alam Akibat Perubahan Musim, Ratusan Ikan Naik ke Daratan di Carita
Hasto bahkan menyatakan, “Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak, kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun risikonya.”
Dalam konteks demokrasi, kekhawatiran ini bukanlah hal yang baru. Pemanfaatan pengaruh tokoh-tokoh besar dalam mendukung calon politik sudah menjadi strategi umum, namun Hasto menekankan bahwa mengandalkan sosok lain demi pengaruh dianggap sebagai tanda kelemahan. Baginya, pemimpin sejati harus mampu langsung mendengar dan merasakan kebutuhan rakyat, bukan bergantung pada restu elite politik.
“Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah memperbolehkan mantan presiden menjadi juru kampanye, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Menurut Komisioner KPU Jawa Tengah, Akmalia, juru kampanye tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu ke KPU. Meski demikian, pengaruh mantan presiden dalam kampanye memiliki dampak psikologis tersendiri bagi calon dan pemilih.
Baca Juga: Makin Parah Tawuran Remaja di Bantaeng Gunakan Busur Panah, Kenapa Bisa Terjadi?
Namun, bagi Hasto, pendekatan Luthfi-Yasin yang terkesan mengandalkan mantan presiden ini menunjukkan pola lama yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi modern. PDIP mendorong pemimpin yang mampu berdiri sendiri dan berjuang bersama masyarakat, bukan bergantung pada pengaruh luar. Hal ini, menurut Hasto, merupakan refleksi dari kualitas kepemimpinan yang akan benar-benar memihak rakyat.