Sulawesitoday - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi yang cukup dramatis. Mereka memprotes kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Aksi yang berlangsung pada Kamis (26/12/2024) ini bukan hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga memengaruhi aktivitas warga sekitar.
Pantauan di Jalan AP Pettarani, Makassar, menunjukkan betapa intensnya aksi tersebut. Sejak pukul 15.00 Wita, massa mulai berkumpul, lalu membakar ban di tengah jalan. Truk tronton yang kebetulan melintas dihentikan, lalu diubah menjadi panggung orasi. Anda bisa membayangkan betapa macetnya jalanan saat itu.
Kepadatan lalu lintas semakin terasa menjelang sore. Pengendara terpaksa memilih jalur alternatif ke arah Jalan Sultan Alauddin. Namun, tak sedikit yang tetap terjebak, berusaha menunggu situasi mereda. Polisi tampak siaga, mencoba mengatur arus lalu lintas. "Kami hanya berusaha agar pengendara tetap bisa melintas," ujar seorang petugas di lokasi.
Baca Juga: Tragis, Warga Sakit di Barru Terpaksa Ditandu Akibat Jalan Amblas
Tentu saja, tuntutan mahasiswa tak bisa diabaikan. Mereka menyerukan lima poin penting, termasuk penegakan supremasi hukum dan rekonstruksi perekonomian negara. Bahkan, ada seruan untuk mencopot Menteri Keuangan dan menantang Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Langkah ini, menurut mahasiswa, adalah tanggung jawab moral pemerintah untuk rakyat.
Kenaikan PPN menjadi pemicu utama amarah mahasiswa. "Kebijakan ini tidak adil! Ini hanya menambah beban masyarakat yang sudah berat," tegas salah satu orator. Memang, kenaikan pajak ini dianggap memberatkan di tengah ketidakstabilan ekonomi. Sejumlah pihak menilai, transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik perlu dipertanyakan.
Namun, aksi ini juga menuai kritik. Beberapa warga menyayangkan dampak aksi terhadap lalu lintas. "Saya mengerti mereka punya hak menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai membuat orang lain terlambat ke tujuan," ungkap seorang pengendara yang terjebak kemacetan.
Aksi ini menjadi pengingat kuat bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Apakah pemerintah mendengar suara ini? Waktu yang akan menjawab.
Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday
Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.com: https://news.google.com/publica.../CAAqBwgKMN3Bswsw6tzKAw...