Ekonom UPN Bongkar Fakta, Kemiskinan Indonesia Turun Lambat Meski Anggaran Perlindungan Sosial Rp425 Triliun

Sulawesitoday - Mengapa angka kemiskinan di Indonesia turun begitu pelan meski pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah? Itu terletak pada ketidakefektifan pendekatan yang selama ini digunakan.

Badai kritik kembali menghantam kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah. Kali ini datang dari ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia menilai laju penurunan kemiskinan di Tanah Air ibarat berjalan di tempat—energi besar dikeluarkan, hasil minimal didapat.

"Analoginya seperti menaiki tangga yang anak tangganya makin tinggi ke atas," ujar Achmad Nur saat ditemui di Jakarta, Senin (28/7/2025). "Energi yang diperlukan lebih besar, tetapi ketinggian yang tercapai justru sedikit demi sedikit."

Ironi memang. Sementara alokasi belanja perlindungan sosial dari APBN 2022 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah senilai Rp425,7 triliun, angka kemiskinan bergerak turun dengan tempo yang mengecewakan. Bahkan anggaran Kementerian Sosial 2024 naik menjadi Rp79,19 triliun dari sebelumnya Rp77,33 triliun pada 2023.

Tak main-main, kata ekonom yang concern terhadap isu kesejahteraan ini. Menurutnya, beberapa faktor menjadi biang kerok lambatnya penanggulangan kemiskinan. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kesenjangan wilayah yang makin menganga.

Pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi. Gejolak ekonomi global juga tak bisa diabaikan begitu saja.

"Bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah belum cukup untuk mempercepat laju penanggulangan penduduk miskin," tegasnya. Penghapusan kemiskinan struktural, lanjut dia, membutuhkan transformasi ekonomi yang lebih fundamental.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkap fenomena menarik. Banyak masyarakat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, namun dalam waktu bersamaan, jumlah orang yang jatuh miskin kembali atau menjadi miskin baru juga tinggi.

"Akibatnya, penurunan bersih sangat kecil dan tidak mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat," papar Bhima.

Lebih mencengangkan lagi, terdapat perbedaan mencolok antara laporan Bank Dunia dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). World Bank masih mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin dengan porsi 60,3 persen dari total 285,1 juta jiwa pada 2024.

Sementara BPS, yang sudah hampir lima dekade menggunakan pendekatan pengukuran kemiskinan berbasis pengeluaran, menunjukkan angka yang lebih 'optimis'. Metode lama ini dinilai tidak lagi sesuai dengan realitas ekonomi terkini.

"Angka kemiskinan selama menggunakan metode garis kemiskinan yang lama tidak akan menjawab realita di lapangan," kritik Bhima. "Jadi BPS kalau masih keluarkan angka kemiskinan tanpa revisi garis kemiskinan sama saja datanya kurang valid."

Lantas, bagaimana solusinya? Para ahli sepakat bahwa transformasi ekonomi menjadi kunci utama. Caranya melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor produktif, perluasan pendidikan berkualitas, penjaminan kesehatan dasar, serta persiapan kebijakan fiskal dan investasi yang pro-rakyat miskin.

Sebagai penutup, kritik keras ekonom UPN ini layak menjadi bahan refleksi mendalam. Jangan sampai anggaran besar hanya menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.