Operasi Tebang Pilih Aparat di Parigi Moutong Disorot, Aksi Penertiban Dinilai Gimmick yang Loyo Berantas Alat Berat Tambang Ilegal

Sulawesitoday - Aksi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong kini dihadapkan pada skeptisisme publik. Alih-alih menyentuh akar permasalahan, penindakan yang dilakukan aparat justru terkesan 'tebang pilih', hanya menyasar penambang kecil sementara alat berat dibiarkan bebas. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa operasi yang dilakukan adalah sebatas gimmick untuk meredam kecurigaan publik, namun loyo berantas alat berat Tambang Ilegal yang menjadi aktor utama.

Sejumlah data di lapangan mengonfirmasi kecurigaan tersebut. Pihak kepolisian memang bergerak, menyita sedikitnya lima unit mesin dompeng dalam operasi yang digelar beberapa pekan terakhir di Kecamatan Tinombo Selatan. Namun, penertiban yang menyasar penambang kelas bawah itu kontras dengan pemandangan pada beberapa titik tambang ilegal di Parigi Moutong. Sejumlah excavator raksasa, mesin yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan masif, terlihat masih berdiri kokoh dan terus beroperasi tanpa hambatan.

“Yang ditangkap itu cuma dompeng, padahal excavator ada di lokasi. Ini sama saja setengah hati,” ungkap AH, seorang warga Tinombo Selatan, Kamis (28/08). Ia melanjutkan, “Warga bingung. Dua-duanya kan ilegal dan merusak. Tapi kok yang besar tidak disentuh?”

Penggunaan excavator dalam PETI diketahui sebagai pemicu utama kerusakan ekosistem yang tak terpulihkan. Sungai-sungai besar di Parigi Moutong kini mengalami sedimentasi parah, aliran air keruh tercemar lumpur dan merkuri, hingga ribuan hektare lahan pertanian warga lenyap. Hampir setiap titik PETI skala besar di wilayah ini terindikasi menggunakan alat berat sebagai mesin pengeruk utama. Sementara itu, dompeng hanya digunakan sebagai pelengkap, lazimnya oleh penambang kelas bawah untuk menyaring material.

“Jika polisi benar-benar serius mau menghentikan PETI, maka hentikan dari hulunya: excavator. Tanpa itu, operasional tambang skala besar tidak bisa jalan,” tegas AH. “Jadi, kalau yang disasar hanya dompeng, sama saja buang waktu dan terkesan ada permainan.”

Kecurigaan ini kian menguat seiring munculnya dugaan adanya ‘beking’ dari oknum aparat atau pihak-pihak berkuasa. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa meskipun laporan keberadaan alat berat sudah berulang kali disisipkan oleh masyarakat, hingga kini tidak ada tindakan tegas dari kepolisian setempat. Bahkan, sebuah sumber terpercaya menyebutkan adanya ‘permainan’ di balik penertiban.

Dugaan itu semakin terang setelah terkuak informasi bahwa salah satu keluarga pimpinan DPRD Parigi Moutong, yang diketahui bernama Dina, diduga terlibat dalam pembiayaan operasional lapangan oknum polisi saat penertiban di Desa Sipayo. “Dana untuk makan minum kepolisian saat penertiban dikeluarkanya oleh Dina. Penertiban ini sudah di-setting, jadi wajar hasilnya begini,” imbuh sumber tersebut.

Masyarakat mendesak agar Polres Parigi Moutong tidak lagi tebang pilih. Mereka menuntut adanya transparansi terkait hasil operasi penertiban PETI, termasuk kejelasan data mengenai berapa excavator yang masih beroperasi, siapa pemiliknya, dan mengapa alat-alat tersebut tidak pernah disita. Warga juga meminta Polda Sulawesi Tengah dan bahkan Mabes Polri untuk turun tangan langsung.

Jika aparat terus membiarkan alat berat beroperasi tanpa hambatan, maka bukan hanya lingkungan yang akan hancur, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Warga menilai wibawa kepolisian bisa runtuh jika hanya berani menindak yang kecil namun takut menghadapi yang besar. "Polisi harus ingat, rakyat bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang bermain mata atau melindunggi para pemain besar," pungkasnya.

Baca Juga: Bupati Parigi Moutong Ancam Pidana Kades Sipayo Terkait Pungutan Liar Tambang Emas Ilegal