Selidik Kejati Sulteng Bongkar Skandal Korupsi Izin Perkebunan Sawit Fiktif di Parigi Moutong, Tersangkut Miliaran Rupiah!

Sulawesitoday - Penyelidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap dugaan korupsi izin perkebunan sawit di Parigi Moutong mengungkapkan skandal besar. Sebanyak tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat diketahui telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), namun ironisnya, aktivitas di lapangan tidak ditemukan. Tanah seluas kurang lebih 125 ribu hektar, yang seharusnya dikelola untuk perkebunan, justru diduga fiktif.

Dalam kasus ini, yang mengejutkan adalah adanya indikasi bahwa izin usaha perkebunan tersebut telah digadaikan ke pihak perbankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nilai yang dicairkan pun tidak main-main, mencapai miliaran rupiah. Hal ini mengisyaratkan adanya praktik yang tidak hanya melibatkan kelalaian dalam tata kelola perkebunan, tetapi juga indikasi penipuan dan penggelapan dengan memanfaatkan dokumen izin palsu.

Baca Juga: Cagub Malut Benny Laos, Pejabat serta Politisi Tewas dalam Ledakan Misterius Speedboat di Pulau Taliabu, Temukan Penyebabnya di Sini

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulteng, La Ode Abdul Sofian, menegaskan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap awal. “Benar, penyidik Kejati Sulteng sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit di wilayah Parigi Moutong,” ujar La Ode. Meski begitu, pihaknya masih menggali lebih dalam keterlibatan berbagai pihak, termasuk pejabat di lingkup Pemda Parigi Moutong, yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerbitan izin perkebunan sawit tersebut.

Proses penyelidikan yang masih berlangsung menyiratkan banyak hal yang belum dapat diungkapkan secara rinci kepada publik. Namun, penyidik sudah mulai memanggil saksi-saksi dari instansi pemerintah terkait. “Untuk materi penyelidikannya kami belum bisa beberkan, karena masih tahap pemeriksaan saksi-saksi,” tambah La Ode. Hal ini membuat masyarakat setempat semakin was-was, mengingat potensi kerugian negara akibat skandal tersebut bisa mencapai angka fantastis.

Baca Juga: Oknum Brimob Tersangka Kasus Persetubuhan ABG di Parigi Moutong Ditahan, Eksekusi Resmi Dilaksanakan

Lebih lanjut, peran bank dalam pencairan dana atas dasar izin fiktif ini juga menambah kompleksitas masalah. Kejati masih mendalami kebenaran klaim penggadaian izin sawit tersebut. Jika terbukti, praktik ini bisa menyeret lebih banyak pihak ke dalam pusaran korupsi, dan dapat berujung pada tuntutan pidana yang berat.

Skandal ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan sektor perkebunan di Indonesia. Dengan luas lahan yang sangat besar dan dana yang sudah cair, dampak dari penyalahgunaan ini jelas bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah penyelidikan ini akan membuahkan hasil yang diharapkan? Masih menjadi pertanyaan, namun yang pasti, publik kini menantikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum yang berjalan. (Faradiba Zaenong)

Baca Juga: Petugas Wanita KPU Jadi Korban Pemukulan Oknum Polisi, Ancaman Laporan ke Propam Mencuat!