Perlawanan Ipda Rudy Soik Usai Dipecat: Bongkar Dugaan Mafia BBM yang Libatkan Anggota Polda NTT!

Berita kriminal sulawesitoday - Ketika menyelidiki kasus dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang, Ipda Rudy Soik tidak menyangka akan berakhir dengan pemecatan. Setelah dipecat tidak hormat (PTDH) dari Polri, Rudy tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk melawan dan mengajukan banding. Perlawanan Rudy ini berfokus pada dugaan adanya keterlibatan anggota Polda NTT dalam mafia BBM dan bagaimana penindakannya justru berujung pada sanksi bagi dirinya.

Kasus ini menarik perhatian publik, karena Rudy mengungkap detail yang cukup mengguncang, yakni dugaan penimbunan BBM yang melibatkan pejabat lokal dan anggota kepolisian.

Baca Juga: Tragis! Bentrok Antar Kelompok di Manado Tewaskan Pemuda 20 Tahun, RK Alias Kape Jadi Tersangka Utama

Awal Mula: Pengusutan Dugaan Mafia BBM

Semua berawal pada pertengahan Juni, ketika Rudy menerima informasi dari warga tentang kelangkaan BBM di Kupang, Timor Tengah Utara, dan Belu. Kelangkaan ini ternyata disebabkan oleh penimbunan BBM subsidi yang melibatkan pengusaha lokal dan, yang lebih mengagetkan, anggota polisi. Mengutip Rudy, "Saya sampaikan kepada Bapak Kapolresta bahwa ada keterlibatan anggota di kasus ini."

Dengan dukungan dari Kapolresta Kupang, Kombes Aldinan Manurung, Rudy melangkah maju dengan surat perintah resmi. Ia menemukan bukti-bukti bahwa seorang pengusaha bernama Law A Gwan dari Cilacap, Jawa Tengah, menggunakan kode QR untuk membeli BBM subsidi di wilayah NTT.

Baca Juga: Rekonstruksi Mencekam! Polisi Bongkar 30 Adegan Pembunuhan Tragis di Maros

Rudy tidak ragu untuk mengungkap temuan ini secara terbuka. "Setelah kami buka, siapa itu Law A Gwan? Ini lah Law A Gwan, yang kode QR miliknya digunakan untuk membeli BBM subsidi di NTT," beber Rudy dengan menunjukkan bukti foto yang memperkuat pernyataannya.

Temuan Penimbunan BBM dan Respon Anggota Propam

Pengungkapan kasus mafia BBM oleh Rudy menemukan titik terang saat ia dan timnya menggerebek rumah Ahmad Ansar, seorang warga di Kupang, pada akhir Juni. Di sana, mereka menemukan drum dan jeriken yang disiapkan untuk menimbun BBM. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa BBM subsidi secara sistematis ditimbun oleh jaringan mafia lokal.

Baca Juga: Jalan Terjal Keadilan: Keluarga Korban Pengeroyokan Tempuh Jalur Hukum, Sekolah Dinilai Lalai!

Namun, bukannya mendapatkan apresiasi, Rudy malah didatangi oleh anggota Propam Polda NTT. Di sinilah situasi mulai membingungkan. "Propam datang ke lokasi, tapi bukan untuk menangkap, hanya cek saja," kata Rudy. Kejadian ini menimbulkan kecurigaan di benak Rudy, karena setelah itu, anggotanya dipaksa kembali dan investigasi seolah diperlambat.

Sanksi demi sanksi pun mulai menghampiri Rudy dan timnya. Beberapa anggotanya dimutasi, sementara Rudy sendiri diproses atas dugaan pelanggaran kode etik. "Kami merasa dijebak. Meskipun kami memiliki surat perintah, nyatanya Propam punya kekuatan untuk membatalkan semuanya," ujarnya. Ini menjadi awal mula tekanan yang ia rasakan dari institusi yang seharusnya mendukung upayanya menegakkan hukum.

Baca Juga: Lawan Hukum Pemilu, Dua Pejabat Pinrang Hadapi Jeratan Pidana! ASN Pinrang Terjerat Kasus Hanya Karena Ikuti Akun Paslon Bupati

Langkah Berani: Pemasangan Garis Polisi

Kendati mendapat tekanan, Rudy tetap melanjutkan langkahnya. Puncaknya adalah saat ia memutuskan untuk memasang garis polisi di rumah Ahmad Ansar dan Algazali Munandar, yang dicurigai terlibat dalam jaringan mafia BBM. Langkah ini dilakukan berdasarkan bukti bahwa anggota timnya, Bripka Muhamad Sukalumba, telah menerima suap dari Ahmad Ansar.

"Saya anggap ini membahayakan institusi Polri, maka saya pasang polisi line," tegas Rudy. Menurutnya, tindakan penimbunan BBM ini menyebabkan kelangkaan BBM di NTT selama berminggu-minggu. Namun, keputusannya tersebut malah memicu reaksi negatif dari atasan dan membuat Rudy semakin tersudut.