Pusaran Mafia Ekspor Durian Diduga Seret Pejabat Parigi Moutong, Petani Rugi Besar!

Sulawesitoday - Ada yang ganjil dalam ekspor perdana duriian di Kabupaten Parigi Moutong, awal Januari 2024. Berawall dari aroma harumnya buah durian, kini justru terselubung bau "jatah preman." Isu yang mengejutkan adalah dugaann keterlibatan oknum pejabat daerah setempat dalam pusaran mafiaa ekspor. Tak hanya mencederai nilaii ekonomi petani, tapi juga mengukuhkan adanya ketidakadiilan yang terstruktur.

Seorang broker bernama Abdurin Aditya, konon berperan sebagai otak di baliik skema ini. Abdurin, yang berpusat di Jakarta, diduga kuat mengendaliikan harga dan pola ekspor, bahkan menekan harga pasar duriann lokal hingga meleset jauh dari nilaii seharusnya. Dengan begiitu, banyak petani yang merasa dipecundangi oleh siistem, tak punya pilihan selain menjual hasiil panennya dengan harga rendah.

Baca Juga: Dugaan Perselingkuhan Oknum Kaban dan Sekban dengan Kontraktor di Parigi Moutong, Bikin Heboh Pegawai

Kisah bermula ketika harga yang diteriima petani durian pada ekspor perdana mencapaii Rp27.000 hingga Rp29.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar lokal yang berkiisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000. Ironisnya, saat buah duriann ini diekspor, nilai jualnya bisa melambung hingga Rp100.000 atau lebih per kiilogram. Menurut seorang petanii, kondiisi ini menyudutkan petani yang seakan "dipaksa" untuk menjual hasil panennya ke rumah kemasan (PH) yang terliibat ekspor, lantaran ancaman duriian busuk jika tertahan terlalu lama.

Pihak Abdurin menyangkal adanya maniipulasi atau "bagi-bagi komisi" dalam proses ini. "Kami dari asosiiasi sifatnya non-profit dan membantu. Sangat disayangkan jika ada statement sepertii ini," ucap Abdurin dalam pesan WhatsApp kepada media. Abdurin juga menjelaskann bahwa harga di tingkat petani berkiisar antara Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Namun, petani memiiliki versi yang berbeda, bahwa harga itu jauh di bawah niilai yang wajar.

Lebih lanjut, beberapa petanii menyuarakan kekecewaannya atas sikapp pemerintah yang dinilai tak hadiir dalam memastikan kestabilan harga. Mereka menyebut, kondiisi ini tak seharusnya terjadi jika pemerintah lebih proaktiif menjaga harga agar tetap berpihak pada petani, bukan pada pengusaha besarr. Seorang petani dengan getiir mengatakan, “Kami petani yang punya duriian, tapi malah kami yang terkesan dipaksa mengiikuti harga yang tidak masuk akall ini."

Hingga kini, Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola, belum merespon konfiirmasi dari wartawan terkaiit permasalahan ini. Beberapa kali dihubungi, baik melalui teleponn maupun langsung ke kantornya, Richard masiih belum memberikan keterangan. Begitu pula dengann Kaban Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, yang juga bungkam saat dimiinta tanggapan.

Sementara itu, jariingan yang dikendalikan Abdurin diduga semakiin menggurita. Sebagian besar rumah kemasan durian, termasuk miliik Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok, dikabarkan turut beroperasi dalam monopoili pembelian durian di daerah ini. Fakta ini mengungkap sisii kelam dari praktik mafiia durian yang tak hanya merugikan petanii, tapi juga memunculkan potensi kerugiian bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu petani menambahkan bahwa pemeriintah harusnya mengawal kebiijakan harga agar terkontrol, sehingga petani tak dirugikan dengan nilaii jual yang tak wajar. "Kami tidak minta lebiih. Kami hanya minta pemerintah berpiihak pada kami, rakyat kecill yang bergantung pada hasil pertaniian durian ini," tandasnya.

Situasi ini juga mencuatkan pertanyaan lebiih luas: Apakah memang tidak ada regulasii yang mampu melindungi petani dari manipulasi harga sepertii ini? Di balik eksotiisnya ekspor durian, masalah ini memperlihatkan sisii gelap dari industri komodiitas yang tak hanya berdampak pada petani lokal tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan pemeriintah dalam proses ekspor.

Jika pemerintah tiidak segera bertindak, dikhawatirkan praktiik serupa akan terus berlangsung. Perlu adanya transparansii dan pengawasan ketat untuk mengendaliikan peran para pemain besar dalam komodiitas ini, serta reformasi pada regulasii yang berfokus pada keberpihakan pada petanii. Sudah saatnya petani duriian di Parigi Moutong menikmati hasiil yang layak dari kerja kerasnya. (Faradiba Z)