Heboh Video Pemilu di Jeneponto, Petugas KPPS Ketahuan Mengarahkan Pilihan Pemilih Lansia

Sulawesitoday - Sebuah video berdurasi 35 detik mendadak jadi perhatian publik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu, seorang pria yang diduga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlihat mengarahkan seorang warga lanjut usia untuk mencoblos pasangan calon (paslon) tertentu pada Pilgub Sulsel dan Pilbup Jeneponto. Kejadian ini memicu banyak pertanyaan tentang integritas penyelenggaraan pemilu.

Pria tersebut, yang mengenakan pakaian batik khas KPPS, terlihat mendatangi lansia dengan membawa surat suara. Sesaat setelah berbincang, ia menyerahkan paku kepada pemilih tersebut sambil membuka surat suara.

Baca Juga: Kamboja vs Malaysia, Pertarungan yang Menentukan Nasib Indonesia di Piala AFF Wanita 2024

Pada surat suara Pilgub Sulsel, pria itu diduga mengarahkan pilihan ke paslon nomor urut 1. Sementara untuk Pilbup Jeneponto, arahannya jatuh pada paslon nomor urut 2.

Rekaman ini segera menyebar luas di media sosial, memancing respons keras dari masyarakat. “Tindakan seperti ini sangat tidak pantas dan melanggar netralitas KPPS,” ujar seorang warga yang menolak disebut namanya. Banyak pihak mendesak agar dugaan pelanggaran ini segera diselidiki.

Baca Juga: Motif Salah Paham Berujung Ancaman, Pelaku Amukan di Depan Rumah Bupati Soppeng Ditahan dengan Tuduhan Berat

Diketahui, sosok pria dalam video tersebut adalah M, seorang petugas KPPS di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat. Peristiwa ini terjadi pada hari pencoblosan, Rabu lalu. Tidak sedikit warga yang merasa kecewa karena pemilu yang seharusnya menjadi ajang demokrasi murni, ternodai oleh tindakan seperti ini.

Sebagai bagian dari badan penyelenggara pemilu, KPPS seharusnya menjaga sikap netral. Undang-undang jelas melarang petugas memengaruhi pilihan pemilih, termasuk dalam kondisi lansia yang mungkin memerlukan bantuan teknis.

Baca Juga: Pantau Pilkada 2024 Secara Real-Time, Link Lengkap Quick Count dan Real Count KPU

Namun, bantuan tersebut harus diberikan dengan tidak menunjukkan preferensi kepada salah satu calon.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu. Jika benar terbukti, tindakan seperti ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat, Begini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK 2024 dengan Mudah di SSCASN

Meski belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara pemilu di Jeneponto, publik mendesak agar investigasi dilakukan secara transparan. "Kami butuh pemilu yang bersih, bukan seperti ini. Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat bisa hilang," tambah seorang pengamat politik lokal.

Ke depannya, langkah-langkah seperti pelatihan lebih ketat dan pengawasan yang diperkuat di TPS mungkin perlu diprioritaskan. Bukan hanya untuk menghindari insiden seperti ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua warga merasa pemilihannya dihormati dan adil.