kriminal

Ditinggalkan dan Rusak, Kendaraan Dinas Parigi Moutong Terdampak Kebijakan Sistem Sewa Mobil Baru

Minggu, 26 Januari 2025 | 21:50 WIB
Kebijakan sewa mobil pejabat di Parigi Moutong meninggalkan puluhan kendaraan dinas terbengkalai. Efisiensi atau pemborosan baru? Simak selengkapnya!

Sulawesitoday - Puluhan kendaraan dinas roda empat terlihat terbengkalai di area parkir Kantor Bupati Parigi Moutong. Pemandangan ini menjadi ironi ketika kebijakan penghematan melalui sistem sewa mobil untuk pejabat justru meninggalkan sejumlah aset terabaikan.

Mobil-mobil tersebut tampak tidak terurus. Debu tebal menutupi permukaan kendaraan, sementara beberapa di antaranya memiliki ban yang kempes. Kondisi fisik kendaraan sebenarnya masih layak pakai, namun tetap dibiarkan tanpa perawatan.

Langkah pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem sewa mobil awalnya bertujuan menekan biaya pemeliharaan aset. Kepala BPKAD Parigi Moutong, Yusrin Usman, menjelaskan bahwa kendaraan lama telah ditarik dan akan diusulkan untuk dilelang secara bertahap. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai waktu pelaksanaan lelang tersebut.

“Mobil-mobil itu ada, dan rencananya memang akan dilelang bertahap,” ungkap Yusrin ketika dikonfirmasi. Sayangnya, pertanyaan mengenai total anggaran yang dihabiskan untuk sistem sewa mobil pejabat tidak mendapat jawaban yang jelas.

Baca Juga: Mengapa Gaji ASN di Parigi Moutong Belum Dibayarkan? Coretax dan Masalah Baru di Pemerintahan Daerah

Sistem sewa mobil disebut-sebut lebih hemat anggaran dan efektif. Namun, perencanaan terkait pengelolaan kendaraan lama terlihat kurang matang. Distribusi kendaraan dinas yang ditarik juga memunculkan ketimpangan. Beberapa dinas mendapat alokasi kendaraan berlimpah, sementara lainnya justru kekurangan.

Ketidakseimbangan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar efisien atau hanya menambah persoalan baru. Selain itu, tidak adanya transparansi terkait biaya sewa mobil semakin memperkeruh situasi.

Efisiensi anggaran memang menjadi tujuan utama kebijakan ini. Namun, pengelolaan aset yang buruk dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Apakah pemborosan aset ini akan terus dibiarkan? Masyarakat menunggu langkah konkret dari Pemda Parigi Moutong untuk menyelesaikan persoalan ini.

Untuk itu, diperlukan perencanaan strategis yang lebih baik. Kebijakan penghematan seharusnya tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga memastikan optimalisasi aset yang ada. Proses lelang kendaraan lama perlu dipercepat agar tidak menjadi beban anggaran yang berlarut-larut.

Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday

Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.

Tags

Terkini