Sulawesitoday - Keterlambatan pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Parigi Moutong telah memunculkan berbagai masalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Hingga akhir Januari, gaji yang biasanya diterima tepat waktu belum juga masuk ke rekening. Kondisi ini membuat banyak ASN berada dalam posisi sulit, khususnya mereka yang memiliki kewajiban pinjaman ke bank, koperasi, atau bahkan rentenir.
"Kalau gaji terlambat, pembayaran pinjaman jadi tertunggak. Paling parah kalau ada yang meminjam dari rentenir, bunga akan terus bertambah," ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anaknya yang bersekolah di luar daerah menjadi tantangan besar akibat keterlambatan ini.
Sementara itu, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengonfirmasi bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kekurangan dana di kas daerah. Kepala BPKAD, Yusrin Usman, menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada penerapan aplikasi pajak baru bernama Coretax. Sistem ini masih mengalami kendala teknis, terutama dalam proses pemotongan pajak yang kini menggunakan NPWP bendahara, menggantikan NPWP badan yang sebelumnya digunakan.
"Bukan hanya Parigi Moutong, banyak daerah lain juga menghadapi masalah serupa. Ada perubahan sistem yang membutuhkan adaptasi," katanya. Ia menambahkan bahwa beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kendala teknis, seperti lupa email yang digunakan, yang menghambat proses login dan input pajak. Yusrin optimistis gaji dapat dibayarkan pada awal Februari meskipun belum ada kepastian tanggal.
Baca Juga: Banjir Melanda Nosu Mamasa: Puluhan Hektare Sawah Terendam, Petani Terancam Rugi Besar
Dampak dari keterlambatan ini bukan hanya soal pinjaman dan bunga yang menumpuk. Kebutuhan dasar seperti pangan, pembayaran tagihan, dan biaya pendidikan turut terpengaruh. Bahkan libur panjang pada akhir bulan Januari menambah ketidakpastian bagi para ASN.
Namun, langkah antisipasi telah dilakukan. Pemerintah daerah telah mengirimkan surat keterangan kepada pihak bank untuk menjelaskan situasi ini, sehingga diharapkan ASN tidak terkena sanksi keterlambatan pembayaran pinjaman. Meski begitu, solusi jangka panjang tetap diperlukan agar masalah seperti ini tidak terulang.
Tantangan ini menjadi pengingat akan pentingnya modernisasi teknologi yang dibarengi dengan pelatihan dan sosialisasi yang cukup. Aplikasi baru seperti Coretax memang bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi transisi yang tidak mulus justru dapat memengaruhi banyak pihak. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan ini, mengingat ASN adalah tulang punggung pelayanan publik di daerah.
Jika Anda salah satu ASN yang terdampak, penting untuk terus mengikuti perkembangan dari pemerintah daerah. Jangan ragu untuk menyampaikan keluhan kepada pihak terkait agar solusi segera ditemukan.
Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday
Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.
Artikel Terkait
Megahnya Kantor Desa Kurma di Polewali Mandar, Mirip Istana Bogor
Lalolae Diguncang Gempa Dangkal, Begini Penjelasan BMKG tentang Aktivitas Sesar Kolaka
Polisi Usut Kasus Mangrove Dibabat di Maros, SHM Ilegal Diduga Jadi Pemicu
Abrasi Sungai Sikente: Lahan Warga Hilang, Jembatan Utama Terancam Ambruk!
Banjir Melanda Nosu Mamasa: Puluhan Hektare Sawah Terendam, Petani Terancam Rugi Besar