Sulawesitoday - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tengah, Iqbal Andi Magga, memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng). Zona Integritas ini diarahkan untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini dianggap strategis untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada Jumat, 24 Januari 2025, dalam acara penandatanganan komitmen bersama di Ruang Garuda Kemenkum Sulteng, Iqbal menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya soal aturan, tetapi tentang menciptakan sistem pelayanan yang benar-benar melayani masyarakat.
"Kami mendukung sepenuhnya upaya ini. Ini bagian penting dari reformasi birokrasi yang perlu dukungan luas," ungkapnya. Pernyataannya ini seolah menjadi dorongan moral bagi pihak terkait untuk terus bergerak maju.
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawal keberhasilan program ini. Tujuannya adalah memastikan masyarakat menerima pelayanan yang nyaman, cepat, dan transparan.
Baca Juga: Jembatan Penghubung Desa Siwi dan Minanga Timur Mamasa Putus Akibat Banjir
"Bukan hanya soal bebas korupsi, tapi juga bagaimana layanan publik benar-benar memenuhi harapan masyarakat," tambahnya. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa dukungan Ombudsman menjadi motivasi tambahan. Ia memaparkan beberapa langkah strategis yang telah diambil, seperti pelatihan pegawai dan penerapan teknologi dalam pelayanan publik. "Dukungan ini memacu kami untuk bekerja lebih keras demi meraih predikat WBK dan WBBM," katanya. Optimisme ini juga tercermin dalam target mereka untuk menyelesaikan program tersebut pada tahun ini.
Kolaborasi antara ORI Sulteng dan Kemenkum Sulteng menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun budaya kerja yang bersih dan melayani. Program ini adalah bagian dari prioritas nasional untuk mendorong reformasi birokrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan inovasi dan komitmen tinggi, Kemenkum Sulteng optimis mampu mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
Transformasi ini bukan hanya simbolik, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih bersih dan transparan. Kesuksesan Zona Integritas ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana reformasi birokrasi bisa diwujudkan di tingkat daerah.
Artikel Terkait
Muncul Hoaks Kedatangan Ida Dayak di Morowali, Masyarakat Diminta Tetap Waspada
Warga Sigi Sulteng Panik: Gempa Bumi Berkekuatan 4,5 Magnitudo Terjadi di Darat
Petugas Rutan Poso Gagalkan Dua Kali Penyelundupan Narkoba dalam Sehari
Rusak Parah! Aspal Jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah Jadi Sorotan, Kontraktor Salahkan Alam
Jembatan Penghubung Desa Siwi dan Minanga Timur Mamasa Putus Akibat Banjir