Wakil Rakyat Sentil Kegemukan OPD di Parigi Moutong, Desak Bupati Pangkas Struktur Demi Efisiensi

Sulawesitoday - Parigi Moutong tak bisa lagi bermimpi besar dengan anggaran cekak. Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, blak-blakan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera merestrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD).

Alasan politisi Nasdem ini gamblang: "OPD kita terlalu gemuk, ini yang membuat pembangunan terbengkalai," kata Sayutin di Parigi, beberapa waktu lalu.

Desakan Sayutin bukan tanpa dasar. Ia melihat perampingan OPD sebagai jurus jitu di tengah situasi krisis saat ini.

"Perampingan OPD bisa berdampak pada penurunan belanja pegawai dan penghematan anggaran lainnya," ujarnya.

Logikanya sederhana, dengan tubuh organisasi yang lebih ramping, beban keuangan daerah bisa diminimalisir. Ini krusial, mengingat kondisi fiskal daerah yang terbilang terbatas.

Lebih dari sekadar penghematan, Sayutin juga melihat perampingan ini sebagai pintu gerbang menuju efektivitas kerja yang lebih baik.

Ia menyoroti potensi duplikasi tugas dan fungsi antar dinas yang kerap menjadi benalu, menghambat laju birokrasi dan membuang anggaran percuma. "

Dengan mengurangi jumlah dinas, diharapkan tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan lebih efektif dan terpusat," jelasnya. Seolah ingin menyudahi tumpang tindih kewenangan yang sering jadi keluhan masyarakat.

Meski menyadari bahwa perubahan struktur organisasi akan membawa tantangan dalam penyesuaian tugas dan fungsi pegawai, serta perubahan sistem kerja, Sayutin tetap yakin manfaatnya jauh lebih besar.

"Perampingan dinas dapat memberikan manfaat dalam efisiensi anggaran," tegasnya.

Ia pun mengungkap fakta yang membebani daerah: 31 OPD yang ada saat ini dianggap terlalu gemuk. Olehnya, Sayutin berharap Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menjadikan perampingan dinas sebagai skala prioritas.

Baca Juga: Kota Palu Jadi Mercusuar Kekayaan Intelektual Kategori Karya Cipta

"Saya berharap kepada saudara Bupati hal ini menjadi salah satu skala prioritas sebelum melakukan pengisian Pejabat eselon II atau jabatan tinggi pratama," ujarnya, menutup percakapan dengan target minimal 21 OPD dari yang ada sekarang.

Sebuah langkah berani untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan irit.