Disdikbud Parigi Moutong Pantau Kendala Penyaluran Dana Sertifikasi Guru, Hanya 325 dari 3.000 Guru yang Terima

Sulawesitoday - Mengapa ribuan guru di Parigi Moutong masih menunggu dana sertifikasi triwulan kedua? Kendala validasi sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ternyata belum rampung.

Ibarat benang kusut yang sulit diurai. Penyaluran dana sertifikasi guru triwulan kedua 2025 di Kabupaten Parigi Moutong mengalami hambatan serius. Dari total sekitar 3.000 guru terdaftar, baru 325 orang yang merasakan manisnya transfer dana tersebut.

Farid, Kepala Bidang GTK Disdikbud Parigi Moutong, mengungkap realitas pahit ini pada beberapa waktu lalu. "Penyaluran sertifikasi guru masuk ke TW dua," ujarnya dengan nada prihatin. Tak main-main, angka tersebut menunjukan hanya sekitar 10 persen guru yang beruntung.

Sebelumnya, triwulan pertama berjalan mulus tanpa kendala berarti. Seluruh guru menerima haknya tepat waktu. Namun, triwulan kedua menyisakan cerita berbeda. Bagaikan pil pahit yang harus ditelan.

Perubahan sistem menjadi akar masalah utama. Mulai tahun ini, kewenangan penyaluran beralih langsung ke Kemendikbudristek. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025, proses tidak lagi melalui RKUD. Dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru.

Transisi sistem ini menciptakan tantangan baru. Validasi Dapodik menjadi kunci utama pencairan. Tanpa data valid, dana tak akan mengalir. Kondisi ini menyisakan luka mendalam bagi guru yang menanti.

Farid merinci beberapa kendala klasik. Beban mengajar guru belum mencapai 24 jam per minggu. Ketidaksesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik juga menjadi biang kerok. "Data yang belum valid pada sistem Dapodik," tegasnya.

Realitas lapangan menunjukan kompleksitas masalah ini. Banyak guru terjebak dalam sistem yang ketat. Persyaratan administratif yang rumit membuat proses validasi terhambat. Seperti sebutir debu, kesalahan kecil bisa menggagalkan seluruh proses.

Mengingat pentingnya tunjangan bagi kesejahteraan guru, Farid mengimbau perbaikan segera. Data Dapodik harus dilengkapi dengan tepat. Harapannya, triwulan berikutnya berjalan lebih lancar. Keadilan dapat dirasakan semua guru yang berhak.

Badai kendala ini menjadi pelajaran berharga. Sistem baru membutuhkan adaptasi menyeluruh. Koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat. Agar nasib guru tak lagi bergantung pada validasi sistem yang rumit.

Baca Juga: Dinas ESDM Sulteng Dapat Tugas Penyelesaian Kasus PETI, Satgas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Segera Dibentuk