-
Tantangan Terbuka: Tanyakan ke Kepala Desa
Hamka tidak hanya membantah. Ia melempar tantangan terbuka. Kepada siapa saja yang tidak percaya dengan penjelasannya. Khususnya kepada media dan publik yang mempertanyakan keterlibatannya.
"Silahkan coba cek langsung kades-kades itu," tantang Hamka dengan penuh keyakinan. Kepala desa dari Sipayo hingga Salubanga bisa dikonfirmasi langsung. Apakah pernah ada telepon dari dirinya? Apakah pernah ada pertemuan membahas titik WPR? Apakah pernah ada komunikasi sama sekali?
Tantangan itu mengambang di udara. Tidak ada yang segera mengambil tindakan verifikasi. Sebagian fokus dengan konfirmasi pejabat. Publik sibuk dengan spekulasi. Sementara Hamka duduk di rumahnya, menunggu siapa yang akan benar-benar mengecek kebeneran ceritanya.
-
Oknum Misteri: Hantu yang Tidak Berwajah
Kembali ke pertanyaan awal. Kalau bukan Wakil Bupati, kalau bukan Hamka Lagala, lalu siapa? Siapa oknum yang berani memanipulasi dokumen resmi? Siapa yang memiliki akses untuk mengubah 16 titik menjadi 53?
Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab. Bupati Erwin Burase sendiri tidak menyebut nama spesifik. Ia hanya menggunakan istilah "oknum." Sosok tanpa wajah. Hantu administrasi yang berkeliaran di koridor birokrasi.
Apakah ini kesalahan teknis? Apakah ada pegawai tingkat bawah yang salah input data? Atau ini memang konspirasi terencana dengan kepentingan ekonomi di baliknya? Kawasan WPR bukan wilayah main-main. Ada potensi ekonomi besar. Ada kepentingan banyak pihak.
-
Dari Sipayo hingga Sausu: Wilayah yang Strategis
Mengapa penambahan titik WPR fokus di wilayah Sipayo hingga Kecamatan Sausu? Apakah ada alasan geografis? Apakah ada potensi tambang yang menjanjikan di wilayah itu?
Sipayo dan Sausu dikenal memiliki kandungan mineral. Tambang emas rakyat sudah lama beroperasi di beberapa titik. Potensi ekonomi menggiurkan. Siapa yang menguasai izin WPR, dialah yang mengendalikan akses ekonomi.
Maka wajar kalau penambahan 37 titik WPR ini mencurigakan. Bukan sekadar kesalahan administratif. Terlalu besar untuk disebut human error. Terlalu sistematis untuk dianggap kebetulan. Ada desain besar di baliknya.
-
Penarikan Dokumen: Langkah Berani atau Terpaksa?
Keputusan Bupati Erwin Burase menarik dokumen usulan menunjukan sikap. Ia tidak ingin terburu-buru. Transparansi lebih penting daripada kecepatan proses. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum melangkah lebih jauh.
Namun keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah ini langkah berani menuntut akuntabilitas? Atau ini justru langkah terpaksa karena skandal sudah terlanjur bocor? Publik punya pandangan berbeda-beda.
Yang jelas, Provinsi Sulawesi Tengah kini tidak menerima usulan 53 titik WPR dari Parigi Moutong. Dokumen tertahan. Evaluasi berlangsung. Dan masyarakat menunggu hasil investigasi internal.
Pertanyaan yang Masih Menggantung
Kasus ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa oknum yang dimaksud? Apa motif sebenarnya di balik penambahan titik? Apakah ada kepentingan ekonomi tertentu? Atau ini bagian dari persaingan politik lokal?
Bupati belum membuka semua kartu. Wakil Bupati membantah keterlibatan. Hamka Lagala menantang pembuktian. Sementara oknum sesungguhnya masih tersembunyi di balik kabut.