Parigi Moutong kini menyaksikan drama tata kelola pemerintahan. Bagaimana sebuah dokumen resmi bisa dimanipulasi. Bagaimana koordinasi antar pejabat bisa terputus. Bagaimana kepercayaan publik bisa dipertaruhkan demi kepentingan segelintir orang.
Dan yang paling penting: Apakah kebenaran akan terungkap? Atau kasus ini akan tenggelam seiring waktu, seperti banyak kasus serupa di daerah lain? Masyarakat Parigi Moutong menunggu jawaban. Mereka berhak tahu siapa yang bermain-main dengan dokumen negara.
Artikel Terkait
Alfres Tonggiroh Desak Transparansi: Usulan Tambang 355 Ribu Hektare di Parimo Tanpa Koordinasi DPRD
Satu Hari 332 Rumah Porak-Poranda, Puting Beliung Terjang Gowa
Rapat Tegang DPRD Parimo, Sayutin Budianto: Data WPR Via WhatsApp Tak Valid, Bupati Harus Tarik Surat Pengusulan Segera
Drama 53 Titik Tambang Rakyat Parigi Moutong, Fraksi DPRD Tuntut Bupati Minta Maaf Atas Kebijakan Sepihak
Duel Terakhir di Kebun Karet, Petani Tua Tewas Usai Bunuh King Cobra Sepanjang 4 Meter