"Harapannya kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda sendiri," ujar Wakil Bupati. DPRD diajak bersinergi. Saat jaring aspirasi masyarakat, anggota dewan diminta membantu. Edukasi pajak menjadi tanggungjawab bersama.
Tantangan Keadilan dalam Pemungutan Pajak
Fraksi Kebangkitan Bangsa menekankan prinsip keadilan. Kebijakan pajak harus adil transparan. Beban berlebihan pada masyarakat kecil dihindari. Pelaku UMKM tak boleh terbebani berat.
Wakil Bupati Abdul Sahid menjamin hal itu. "Setiap perubahan tarif akan melalui kajian sosial ekonomi yang komprehensif," janjinya. Pertumbuhan ekonomi lokal tetap dijaga. Peningkatan PAD diimbangi kualitas layanan publik.
Kajian mendalam dilakukan pemerintah. Aspek lingkungan dipertimbangkan matang. Investasi dan daya saing daerah diperhitungkan cermat. Proses partisipatif tetap dijalankan konsisten.
Dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi acuan. Visi dan misi lima tahun tertuang jelas. Integrasi perencanaan hingga pengawasan diperkuat. Arah pembangunan disusun berbasis data akurat.
"Dalam penyusunan RPJMD, dapat dipastikan prosesnya partisipatif dan berbasis data," tegasnya. Potensi wilayah dipetakan detail. Karakteristik lokal menjadi pertimbangan utama.
Transparansi: Kunci Kepercayaan Publik
Transparansi menjadi mantra pemerintah. Akuntabilitas terus diperkuat konsisten. Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan. Seluruh OPD diarahkan fokus hasil.
Mekanisme pengawasan internal diperkuat. Program tidak berdampak langsung dieliminasi. Setiap rupiah harus terukur manfaatnya. Masyarakat berhak tahu penggunaan anggaran.
Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi. Penyusunan KUA-PPAS tahun 2026 dinilai baik. Mekanisme sudah sesuai aturan. Arah kebijakan APBD cukup jelas.
Namun pengawasan tetap dibutuhkan ketat. Evaluasi berkala harus dilakukan rutin. Kebijakan pajak dan retribusi dimonitor terus. Dampaknya pada masyarakat diukur objektif.