Unjuk Rasa di Makassar, Mahasiswa Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran dan MBG

Sulawesitoday - Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan HMPS Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar turun ke jalan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Aksi unjuk rasa ini merupakan wujud protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, terutama terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Menurut keterangan yang didapat, para mahasiswa membentuk barisan dan memblokade jalan dari arah Gowa menuju Makassar. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan panjang di lokasi, sehingga menimbulkan kerumunan yang semakin padat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa terlihat membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan, sambil bergantian menyuarakan orasi yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Spanduk-spanduk yang menggantung memuat tuntutan mereka, mencuatkan aspirasi untuk revisi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Dwi Andika Saputra, salah satu juru bicara aksi, menegaskan bahwa demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh keresahan terhadap sejumlah kebijakan nasional.

"Sehubungan dengan isu yang berkembang, kami menyoroti Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang memotong alokasi pendidikan. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa," ungkapnya.

Ia juga mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara pembentukan Badan Pengelolaan Investasi-Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) dinilai rawan korupsi karena tidak diawasi secara independen.

Para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni revisi Inpres No. 1 Tahun 2025, penetapan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas, penolakan terhadap pembentukan DANANTARA, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, dan penegasan keadilan sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Baca Juga: Unjuk Rasa Buruh di Morowali Melejit, Kericuhan Pecah dan Tuntutan Hak Dasar

Sementara itu, aksi berlangsung dengan pengawalan ketat oleh pihak kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif dan tertib.

Aksi ini menggambarkan dinamika perlawanan kaum muda terhadap kebijakan yang dianggap menekan hak dasar dan mencederai nalar kritis.

Mahasiswa berharap agar dialog terbuka dan revisi kebijakan segera dilakukan demi terwujudnya keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.