Disdikbud Parimo Intervensi Bangun SDN Kuala Bugis Rusak Via DAU 2026

Sulawesitoday - Kondisi bangunan SDN Kuala Bugis di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, sudah sangat mengkhawatirkan. Setelah tiga tahun berjuang di tengah belitan reguasi pusat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo akhirnya mengambil langkah berani: intervensi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2026. Ini bukan sekadar perbaikan, tapi pertaruhan atas hak anak-anak pelosok untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“SDN Kuala Bugis itu sudah tiga tahun terahir kita usulkan, karena kondisinya memang tidak layak bahkan membahayakan,” ungkap Plt Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti, di Parigi, Senin, 21 Juli 2024. Suaranya menyiratkan keprihatinan mendalam, seolah menyisir jejak perjuangan yang tak kunjung usai.

Kendala utama selama ini, sebut Sunarti, terletak pada sistem verifikasi kementerian terkait yang tak kunjung meloloskan sekolah itu. Sebuah tembok birokrasi bernama "syarat minimal 60 siswa" menjadi batu sandungan. “Kita sudah dampingi operator sekolah, bahkan undang pihak kementerian agar Dapodik mereka valid. Tapi tetap tidak bisa tembus, karena sistem pusat mensyaratkan jumlah siswa minimal 60 orang,” keluhnya.

Ia menyayangkan, betapa regulasi dari pusat acap kali mempersulit sekolah-sekolah kecil di sudut terpencil negeri ini untuk menggapai uluran bantuan. Padahal, setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mengecap manisnya fasilitas pendidikan yang layak. “Kalau menurut saya, jangankan 60, dua orang siswa pun tetap harus mendapat layanan pendidikan. Ini soal hak, bukan soal angka,” tegas Sunarti, nada bicaranya meninggi, menembus dinding-dinding kaku aturan.

Maka, jika pusat tetap berkutat pada kuota siswa, Disdikbud Parimo pun tak tinggal diam. Intervensi lewat DAU menjadi satu-satunya jalan. Ibarat sungai yang mencari arusnya sendiri saat jalur utama terhambat, anggaran daerah akan menjadi penyelamat. “Mungkin hanya 3-4 sekolah bisa dibiyayai dalam satu tahun, dan karena ini rehabilitasi berat, bisa jadi hanya SDN Kuala Bugis yang ditangani dulu,” jelasnya.

Pengalaman membangun gedung baru sekolah di Kecamatan Sidoan yang sebelumnya hanya berdinding terpal dan menepi di pinggir sungai menjadi cermin. Sekolah itu, yang tak pernah terakomodir pusat, akhirnya diperbaiki menggunakan APBD Parimo. “Kami belajar dari sana, dan hal serupa juga akan dilakukan di SDN Kuala Bugis,” kata Sunarti, menggarisbawahi komitmen daerah.

Memindahkan siswa ke sekolah lain bukanlah solusi, melainkan jembatan menuju masalah baru. “Kalau mereka dipaksa pindah ke sekolah yang lebih jauh, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah,” cetusnya. Baginya, memperbaiki yang sudah ada adalah kearifan sejati, agar anak-anak tetap bisa belajar dalam aman.

Usulan rehabilitasi SDN Kuala Bugis ini tak akan berjalan sendirian. Ia akan dikomunikasikan dengan DPRD Parimo, berharap ada tangan-tangan wakil rakyat yang ikut mengawal dalam pembahasan anggaran. “Kami berharap usulan ini dikawal oleh DPRD, terutama komisi yang membidangi pendidikan, agar bisa masuk dalam prioritas dan direalisasikan pada 2026,” pungkas Sunarti, menyisakan seberkas harap.

Baca Juga: Naapa Vatu Mopadampaka Sulawesi Tengah Nu Kokoh? De’a Cuma Infrastruktur, Tapi Nilai Adat Kaili