Sulawesitoday - Geliat baru muncul di parlemen. Ahmad Dhani mengangkat isu sensitif. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan regulasi khusus. Target: pejabat publik yang gemar memamerkan kemewahan.
Usulan kontroversial itu mengemuka. Pasca pertemuan internal Gerindra di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Lokasi: Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Waktu: Senin malam, 8 September 2025.
"Gagasan saya sederhana. Buat undang-undang anti-flexing seperti China," kata Dhani dengan tegas. Sasaran utama: perilaku pamer kekayaan di ruang publik.
-
Dasco Ahmad Sambut Antusias
Sufmi Dasco Ahmad memberikan respons menggembirakan. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra itu menyambut positif konsep tersebut. "Bang Dasco langsung tertarik," ungkap Dhani.
Momentum ini tidak kebetulan. Prabowo Subianto telah lama menekankan pentingnya kesederhanaan. Pesan khusus disampaikan kepada kader Gerindra di parlemen. Hindari sikap memamerkan kemewahan.
"Pak Prabowo sangat jelas pesannya. Kader DPR Gerindra harus menjauhi flexing," lanjut musisi berusia 52 tahun itu. Dhani mengaku tidak merasa terbebani. Alasan: tidak terbiasa bergaya hidup glamor.
-
Inspirasi dari Negeri Tirai Bambu
China menjadi rujukan utama. Negara tersebut memiliki regulasi ketat anti-pamer kekayaan. Pejabat publik dilarang keras memamerkan gaya hidup mewah. Pelanggaran berujung sanksi tegas.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, memberikan penjelasan komprehensif. Arahan Prabowo menekankan perilaku sebagai wakil rakyat. Terutama dalam aspek gaya hidup sehari-hari.
"Kesederhanaan adalah kunci. Gaya hidup berlebihan dapat melukai perasaan rakyat," tegas Sugiono. Dia menegaskan pentingnya menjaga kepekaan sosial.
-
Flexing Dinilai Tidak Berguna
Pandangan Sugiono cukup tajam. Perilaku pamer tidak memberikan manfaat apapun. "Flexing itu sia-sia belaka," katanya blak-blakan.
Yang diperlukan justru hal mendasar. Menjaga tutur kata dengan baik. Bersikap rendah hati dalam berinteraksi. Menjadi teladan bagi masyarakat luas.
Wacana ini mencerminkan komitmen Gerindra. Partai pemenang Pilpres 2024 itu berusaha membangun citra berbeda. Jauh dari kesan eksklusif dan elitis.
-
Tantangan Implementasi di Depan Mata
Regulasi anti-flexing bukan perkara mudah. Definisi "pamer kekayaan" perlu rumusan jelas. Batas-batas perilaku harus ditetapkan dengan cermat.
Pengalaman China dapat menjadi pembelajaran berharga. Namun kondisi sosial-politik Indonesia berbeda. Adaptasi diperlukan untuk konteks lokal.
Artikel Terkait
Investasi Masa Depan: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp757,8 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Gemparkan Publik, Bongkar Tukin Kemenkeu Capai 300 Persen di Tengah Polemik Gaji DPR RI
Prabowo Lakukan Reshuffle Pertama, Lima Posisi Menteri Strategis Berganti - Satu Kementrian Baru
Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umroh, Lima Pejabat Dilantik di Istana Negara
Menkeu Purbaya Sebut Tuntutan 17+8 Bukan Mayoritas, Pemerintah Redam Kritik Genjot 6-7 Persen Ekonomi