CEO Promedia Sebut Pencabutan ID Card Wartawan Bisa Rusak Citra Prabowo

Sulawesitoday - Badai kontroversi kembali menyelimuti Istana Negara. Kali ini melibatkan pencabutan kartu identitas liputan seorang wartawan televisi nasional. CEO PT Promedia Teknologi Indonesia, Agus Sulistriyono, angkat bicara keras soal insiden yang dinilai dapat merusak citra Presiden Prabowo Subianto.

Kritik pedas dilontarkan Agus pada Minggu (28/9/2025). Ia menyebut tindakan pencabutan ID Card secara sepihak sebagai langkah yang kontraproduktif. "Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Istana terkait pencabutan Kartu Identitas Liputan," tegas Agus.

Keprihatinan CEO Promedia ini muncul setelah beredar kabar pencabutan ID Card Diana Valencia, reporter CNN Indonesia. Wartawan berpengalaman itu kehilangan akses liputan Istana per Sabtu (27/9) malam.

• Mengapa ID Card Diana Valencia Dicabut?

Akar permasalahan bermula dari pertanyaan "di luar konteks" yang diajukan Diana. Saat Presiden Prabowo tiba dari lawatan luar negeri di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Diana menanyakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Biro Pers Istana menilai pertanyaan itu tidak sesuai konteks. Mereka melarang wartawan menanyakan isu selain topik kunjungan luar negeri Presiden. Diana pun harus menanggung konsekuensi berupa pencabutan akses liputan.

"Per (Sabtu, 27/9) malam ini, saya bukan wartawan Istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers," tulis Diana dalam cuitannya yang beredar di grup WhatsApp "Forum Wartawan NTT Dunia".

Ironisnya, pertanyaan Diana justru menyangkut program prioritas pemerintahan Prabowo. MBG merupakan salah satu janji kampanye utama yang kini sedang dijalankan. Pertanyaan semacam ini seharusnya mendapat apresiasi, bukan sanksi.

• Apakah Tindakan Ini Merugikan Citra Presiden?

Agus Sulistriyono tidak menahan kekhawatiran. Menurutnya, tindakan berlebihan pejabat Istana justru dapat merusak reputasi Presiden Prabowo. "Jika isu itu benar, pejabat yang bertindak berlebihan dengan mencabut kartu identitas liputan harus dicopot," ujar Agus tegas.

CEO yang pernah mengelola berbagai media ini melihat potensi dampak negatif jangka panjang. Citra keterbukaan yang sedang dibangun Presiden Prabowo bisa tergerus. "Tidak cocok model pejabat seperti itu handle kegiatan wartawan," tambah Agus.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Di era demokratisasi informasi, tindakan represif terhadap pers dapat memicu gelombang kritik. Media sosial menjadi katalisator yang mempercepat penyebaran opini negatif.

Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci kredibilitas pemerintahan. Ketika akses informasi dibatasi secara tidak proporsional, kepercayaan publik ikut terkikis. Apalagi jika menyangkut program strategis seperti MBG.

• Bagaimana Reaksi Dunia Wartawan?

Insiden pencabutan ID Card ini menimbulkan keresahan di kalangan jurnalis. Grup WhatsApp wartawan menjadi arena diskusi hangat. Banyak yang mempertanyakan standar ganda perlakuan terhadap pers.

Diana Valencia sendiri tampak pasrah dengan keputusan Biro Pers. Wartawan yang sudah berpengalaman meliput berbagai peristiwa penting ini harus kehilangan akses ke jantung pemerintahan.

Komunitas jurnalis menilai tindakan ini sebagai bentuk intimidasi halus. Mereka khawatir akan menciptakan efek jera bagi wartawan lain. Pertanyaan kritis menjadi barang langka di lingkungan Istana.