-
Keberpihakan Fiskal atau Beban Generasi Mendatang?
Purbaya menegaskan posisi pemerintah. Skema subsidi menjadi instrumen keberpihakan fiskal. Tujuannya agar masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, dapat mengakses energi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal agar tepat sasaran dan berkeadilan," tegasnya dengan keyakinan penuh.
Data Kemenkeu menunjukan gambaran lebih besar. Hingga Oktober 2024, belanja pemerintah pusat untuk subsidi energi mencapai Rp139,6 triliun. Angka yang fantastis untuk ukuran anggaran negara. Belum lagi subsidi pupuk yang terus dijaga untuk mendukung sektor pertanian.
Total keseluruhan beban subsidi 2024 diperkirakan melampaui Rp160 triliun. Angka yang membuat siapa pun tercekat. Pertanyaan kritisnya: sustainable atau tidak?
Dengan berbagai kompensasi tersebut, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga. Fluktuasi harga energi dan pangan global terus mengancam. Subsidi menjadi benteng terakhir stabilitas ekonomi rumah tangga.
-
Dilema Antara Keadilan dan Keberlanjutan
Namun di balik angka-angka besar itu, muncul pertanyaan fundamental. Apakah subsidi benar-benar tepat sasaran? Berapa banyak yang bocor ke golongan mampu? Dan yang paling penting: berapa lama APBN sanggup menanggung beban ini?
Ekonom kerap mempertanyakan efektivitas subsidi blanket. Subsidi Pertalite misalnya, dinikmati oleh semua kalangan termasuk pemilik mobil mewah. LPG 3 kg masih banyak yang dialihkan ke sektor komersial. Listrik 900 VA bersubsidi kadang digunakan untuk usaha kecil tanpa kontrol ketat.
Pemerintah mengklaim terus melakukan evaluasi. Penyesuaian dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran. Tapi faktanya, hingga kini belum ada perubahan signifikan dalam mekanisme penyaluran.
Sementara itu, rakyat kecil tetap berjuang. Meski ada subsidi, beban hidup terus meningkat. Harga pangan naik, biaya pendidikan membengkak, kesehatan makin mahal. Subsidi energi dan pupuk menjadi setitik cahaya dalam kegelapan ekonomi yang makin menghimpit.
Baca Juga: Dana Rp233 T Mengendap di Bank, Menkeu Purbaya Beri Ultimatum Keras ke Pemda: Belanja atau Ditarik!
Artikel Terkait
Mushala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk Saat Salat Ashar, 100 Santri Jadi Korban 1 Meninggal Dunia
Kegagalan Konstruksi Ponpes Al Khoziny, 102 Korban Dievakuasi - Tim SAR Gabungan Masih Cari 38 Orang Hilang
Dari Office Boy dan Tukang Ojek, Kini Kantongi Rp 120 Miliar Per Tahun
Dana Rp233 T Mengendap di Bank, Menkeu Purbaya Beri Ultimatum Keras ke Pemda: Belanja atau Ditarik!
Menkeu Purbaya Sindir Keras Pertamina: 7 Kilang Mangkrak, Subsidi Membengkak