Keterlambatan Bantuan Picu Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

Ia mendesak pemerintah pusat "jor-joran" dalam pengalokasian anggaran darurat. Bila perlu, bantuan negara tetangga diminta tanpa ragu. Kemanusiaan tak mengenal sekat gengsi diplomatik.

Apa Dampak Psikologis yang Terabaikan?

Bencana bukan hanya meninggalkan puing fisik. Luka psikologis korban jauh lebih dalam dan permanen. Iqbal mengingatkan aspek ini sering luput dari perhatian pemerintah. Bantuan logistik memang penting, namun pemulihan mental sama krusialnya.

Keterlambatan respon pemerintah memicu frustrasi kolektif. Masyarakat yang selamat mengalami fase hopeless, depresi, hingga stres berkepanjangan. Kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga menciptakan trauma berlapis. Tanpa penanganan psikososial memadai, dampaknya bisa bertahan bertahun-tahun.

Lebih jauh, Iqbal mengkhawatirkan potensi sentimen negatif terhadap pejabat publik. Pengalaman agustus lalu—saat masyarakat meluapkan kekecewaan terhadap pemerintah—bisa terulang. Kemarahan kolektif lahir dari ketidakpuasan terhadap lambatnya penanganan krisis.

"Jangan sampai nanti psikologis masyarakat yang marah di bulan Agustus itu kembali muncul, sentimen kepada pejabat publik," tegas Iqbal. 

Ia menekankan pemerintah harus memenuhi kebutuhan fisik, materiil, dan psikologis korban secara bersamaan. Tim konseling trauma perlu dikerahkan. Pendampingan jangka panjang harus dirancang. Pemulihan sejati mencakup rekonstruksi mental, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.

Mengapa Penetapan Bencana Nasional Mendesak?

Status bencana nasional membuka kran anggaran darurat. Mekanisme birokrasi dipercepat. Koordinasi antar-kementerian dipermudah. Bantuan luar negeri bisa masuk dengan jalur resmi. Mobilisasi TNI-Polri mendapat dasar hukum kuat.

Iqbal dan sejumlah pihak mendorong pemerintah segera menetapkan status ini. Mereka yakin langkah tersebut akan mengakselerasi pemulihan. Korban mendapat perhatian maksimal. Trauma kolektif bisa diminimalisir.

"Kami melihat, kami mendukung pemerintah untuk segera menetapkan ini menjadi bencana nasional," kata Iqbal.

Momentum ini juga menjadi ujian kepemimpinan pemerintahan saat ini. Masyarakat mengamati seberapa cepat dan serius pemerintah merespons krisis. Kepercayaan publik dipertaruhkan. Loyalitas rakyat bergantung pada aksi nyata, bukan janji-janji kosong.

Baca Juga: Murka di Rapat Aceh, Prabowo Langsung Perintahkan Mendagri Copot Bupati yang Umrah Saat Bencana