Lawan Risiko Korupsi, Pemda Parigi Moutong Perkuat Sinergi dengan BPKP Sulteng

Sulawesitoday - Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mendatangi Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah di Jalan Moh. Yamin, Palu, Rabu pagi. Kedatangannya membawa misi besar: memastikan tiap rupiah uang rakyat tidak menguap sia-sia.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi babak baru bagi daerah berjuluk Bumi Khatulistiwa tersebut. Erwin ingin birokrasi di wilayahnya tidak sekadar bekerja, tapi juga bersih dari penyimpangan.

"Kami ingin sistem pengelolaan keuangan jauh lebih baik. Ini komitmen nyata untuk reformasi birokrasi," ujar Erwin usai seremoni.

Baca Juga: Pungli Pengisian Jabatan Kepsek Parigi Moutong Diincar UU Tipikor, Pelaku Terancam Bui Seumur Hidup

Pemerintah daerah memang sedang dalam sorotan tajam terkait efisiensi pelayanan publik. Melalui kerja sama ini, mitigasi risiko penyimpangan anggaran bakal diperketat sejak dini.

Kepala BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menyambut hangat kegelisahan sang bupati. Baginya, mengelola Parigi Moutong dengan 23 kecamatan dan ratusan desa bukanlah perkara enteng.

Agus menyadari betul kuatnya pengaruh media sosial dalam mengawasi kinerja pejabat saat ini. "Sekarang salah sedikit saja bisa langsung viral, karena itu akuntabilitas adalah harga mati," tegasnya.

Menariknya, BPKP menawarkan pendekatan yang lebih cair dan tidak kaku. Istilah "pengawasan" yang terkesan mengadili kini diganti menjadi "pengawalan" yang lebih bersahabat.

Baca Juga: Pendidikan di Parigi Moutong Masuki Era Deep Learning, Fokus Kedalaman Nalar Siswa

Agus ingin Inspektorat daerah berfungsi maksimal sebagai tangan kanan kepala daerah. Konsultasi mengenai menejemen risiko kini bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu audit formal.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan. Kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan akhir dari rapinya tata kelola administrasi.

Sederet pejabat eselon dua Parigi Moutong turut menyaksikan penandatanganan strategis itu. Mereka kini memikul tanggung jawab untuk menerjemahkan dokumen tersebut menjadi aksi nyata di lapangan.