DPR Usul 1000 Bioskop Desa di APBN 2027 demi Dobrak Monopoli Layar

Sulawesitoday - Dominasi jaringan bioskop raksasa di kota-kota besar yang menjerat industri perfilman nasional kini coba dibongkar lewat jalur anggaran negara.

Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mengusulkan pengalokasian dana APBN 2027 khusus untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di wilayah pedesaan.

Usulan politik ini menggelinding dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Langkah konkret ini diharapkan mampu membuka ruang distribusi baru yang lebih luas, adil, dan merata bagi karya-karya sineas lokal di luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Legislator Basuki Desak Semua Pihak Jamin Nyawa Saksi Mafia Narkoba Diduga Seret Kepolisian di Sidoan

Selama ini, ekosistem sinema tanah air memang masih berputar di sekitar kota metropolitan semata.

Rumah produksi kecil di daerah kerap mati suri karena jaringan layar didominasi oleh segelintir korporasi besar.

Politikus Gerindra ini menilai bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik semata, melainkan wajib menyentuh insentif fiskal.

Insentif modal dan teknologi sangat krusial agar rumah produksi independen daerah mampu bersaing dengan raksasa industri yang mapan.

"Alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027, ini saran biar PH kecil itu bisa hidup," ujar Rahmawati.

Kehadiran layar di desa sekaligus berfungsi menjadi benteng pelestarian budaya, bahasa, serta promosi potensi ekonomi kreatif daerah.

Baca Juga: Bongkar Nama Oknum, Ketua MUI Sidoan Tantang Kasat Narkoba Tangkap Polisi Terlibat

Ketidakadilan sistem distribusi film nasional ini juga menjadi keluhan utama para pelaku industri yang hadir dalam rapat.

Pemilik 786 Production Nicki R. V menyatakan karya sineas daerah sangat jarang mendapat kesempatan tayang di layar lebar nasional.