• Kamis, 4 Juni 2026

Menjelang Pilkada Sulawesi Tengah 2024, Krisis Iklim dan Transisi Energi Menjadi Isu Paling Panas

.
Amirullah, Sulawesi Today
- Selasa, 5 November 2024 | 19:37 WIB
Menjelang Pilkada Sulawesi Tengah 2024, isu krisis iklim dan transisi energi menjadi fokus utama debat. Kandidat diharapkan menawarkan solusi konkret bagi isu lingkungan dan ekonomi. #PilgubSulteng (Amirulah)
Menjelang Pilkada Sulawesi Tengah 2024, isu krisis iklim dan transisi energi menjadi fokus utama debat. Kandidat diharapkan menawarkan solusi konkret bagi isu lingkungan dan ekonomi. #PilgubSulteng (Amirulah)

Sulawesitoday - Pilkada Sulawesi Tengah 2024 semakin dekat, dan isu-isu besar yang membentuk wajah pemilu kali ini mencakup krisis iklim serta transisi energi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Research Centre for Politics and Government (PolGov) Universitas Gadjah Mada dan Indonesia CERAH, mayoritas masyarakat Sulawesi Tengah kini menempatkan isu krisis iklim sebagai perhatian utama.

Temuan survei ini menyoroti fakta bahwa publik sudah akrab dengan topik krisis iklim, jauh lebih dikenal dibandingkan dengan isu energi terbarukan dan mineral kritis. Fakta ini mengindikasikan bahwa para calon kepala daerah akan menghadapi tekanan untuk memberikan solusi konkret terkait isu ini.

Baca Juga: Nomor Urut Paslon Pilkada Sulteng 2024 Resmi Diumumkan, Siapa yang Paling Siap Bertarung untuk Kursi Gubernur?

Hasrul Hanif, Peneliti Utama PolGov UGM, mengungkapkan bahwa hasil survei menunjukkan masyarakat kini semakin sadar akan dampak krisis iklim terhadap kesejahteraan dan kehidupan mereka sehari-hari.

“Sebanyak 98% masyarakat telah terpapar isu krisis iklim,” katanya. Hal ini, menurut Hasrul, menunjukkan tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap krisis iklim sebagai isu mendesak yang membutuhkan perhatian khusus dari para kandidat.

Baca Juga: Debat Publik Pilkada Parigi Moutong 2024: Warga Diberi Kesempatan Nilai Visi Misi Paslon! Saksikan Langsung, Tentukan Pilihan Anda!

Yang menarik, media sosial memainkan peran utama dalam menyebarkan isu-isu krisis iklim dan transisi energi ini. Platform digital telah menjadi saluran utama yang memperkenalkan masyarakat pada isu-isu tersebut, menciptakan sebuah ekosistem informasi yang menghubungkan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Kondisi ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi kandidat untuk menggunakan media sosial sebagai alat utama dalam menyampaikan rencana dan komitmen mereka terhadap isu-isu tersebut.

Sebagai wilayah yang kaya akan mineral kritis, termasuk nikel, Sulawesi Tengah menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ekstraksi mineral memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah; di sisi lain, aktivitas ini menghadirkan risiko lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Menurut Agung Budiono, Direktur Eksekutif Indonesia CERAH, Sulawesi Tengah menjadi lokasi kajian yang ideal karena mewakili paradoks antara kekayaan sumber daya alam dengan angka kemiskinan yang justru meningkat.

Baca Juga: Berapa Besar Dana Awal Kampanye yang Dikantongi Para Paslon di Pilkada Parigi Moutong 2024?

“Daerah ini kaya akan mineral kritis dan sumber energi terbarukan, tetapi juga rentan terhadap bencana alam. Ini menciptakan tantangan unik dalam perumusan kebijakan,” ujar Agung.

Dengan latar belakang ini, para calon kepala daerah diharapkan untuk berani mengangkat isu-isu seperti krisis iklim dan transisi energi dalam debat politik mereka. Hasrul menekankan pentingnya memasukkan isu-isu ini dalam materi debat, agar calon pemimpin dapat menunjukkan komitmen nyata mereka.

Baca Juga: Bunga Desa Ala Paslon Nizar-Ardi di Debat Publik Pilkada 2024: Janji Berkantor di Desa Demi Percepat Pelayanan, Warga Tak Susah Lagi Urus Administrasi

“Dengan begitu, para calon pemimpin bisa membuktikan keseriusan mereka dalam menghadapi tantangan global yang juga berdampak pada wilayah lokal,” tegasnya.

Dalam konteks Pilkada, para kandidat juga dihadapkan pada dilema mengenai mineral kritis. Meskipun nikel dan mineral lainnya merupakan elemen penting bagi perekonomian, pengelolaannya membutuhkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Abdul Haris, Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik dari TuK Indonesia, menyoroti bahwa banyak pihak merasa pemerintah Sulawesi Tengah belum optimal dalam menangani isu-isu ini.

Halaman:

Editor: Amirullah

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini