Sulawesitoday - Ketika perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke-57 berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, menyelipkan pendapatnya mengenai keresahan yang termanifestasi dalam aksi demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Nurul menilai bahwa demonstrasi merupakan alat waspada yang efektif, “Saya pikir ini bagus ya untuk kemudian membuat alat waspada. Artinya kita betul-betul, oh ini yang diinginkan,” ujarnya.
Meskipun mengakui bahwa demo adalah bagian dari sistem demokrasi, Nurul juga menekankan pentingnya agar aksi tersebut dijalankan secara terukur dan tidak kebablasan.
“Jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Jadi kita saling mendengarkan, kemudian juga saling menghargai," sebutnya.
Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan secara anarkis tidak hanya merusak segelintir, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara.
Nurul menegaskan bahwa aktivitas unjuk rasa merupakan hak yang sah untuk menyuarakan aspirasi, namun harus dijalankan dengan cara yang konstruktif.
"Tidak apa-apa sih, buat saya demo itu ya wajar-wajar saja, kita juga jangan takut. Jangan takut juga menyalurkan aspirasi. Tapi lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkis," tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan atas potensi tindakan yang berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas negara.
Sebagai tambahan, demo "Indonesia Gelap" yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali mencapai puncaknya di depan Istana Negara, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih.
Baca Juga: Mahasiswa Demo Indonesia Gelap Ricuh, Tarik Barrier Beton demi Akses ke Istana Negara
BEM SI sendiri mengusung sembilan tuntutan, mulai dari kaji ulang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, transparansi pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi UU Minerba, penolakan dwifungsi TNI, pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penolakan impunitas dan cawe-cawe pemerintahan.
Dengan pernyataan yang seimbang antara hak untuk demo dan kewajiban menjaga ketertiban, Nurul Arifin berharap agar semua pihak dapat mendengarkan dan saling menghargai demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat dan stabil, yang pada akhirnya akan mendorong perbaikan kebijakan demi kesejahteraan rakyat.
Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday.
Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.