Sulawesitoday -
Setelah berlarut tanpa jawaban, konsumen Meikarta akhirnya melihat secercah harapan. Pada Rabu (19 Mei 2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan sengkarut proyek ambisius Lippo Group yang sejak 2017 menjadi simbol kegagalan perlindungan konsumen di sektor properti.
Ambisi Modern Berujung Pahit
Diluncurkan setengah dekade lalu, Meikarta diproyeksikan sebagai kota mandiri seluas 500 hektare di Cikarang, lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi—dengan harga terjangkau, cukup membayar uang pemesanan Rp2 juta. Nyatanya, hanya 85 hektare yang mendapat “lampu hijau” formal, sementara sisanya masih terkendala izin. Puncaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap suap izin pada 2018, menjerat Billy Sindoro dan Neneng Hassanah Yasin, hingga membuat nasib konsumen terombang-ambing.
Tangis Korban: “Kami Hanya Ingin Uang Kembali”
Hingga Maret 2025, lebih dari 100 konsumen resmi mengadu lewat kanal BENAR-PKP, total kerugian mencapai Rp26,8 miliar. Yosafat, salah satu pelapor, menceritakan penantian tujuh tahun: “Saya sudah lunasi apartemen sejak 2017, tapi hingga kini unit tak kunjung ada.” Reny menambahkan, “Bayar lunas Rp188 juta, tapi pembangunan masih titik nol.” Sementara itu, Erna menuturkan janji serah terima yang terus bergeser: 2018 ke 2020, kemudian hilang kabar.
Ara Sirait Turun Gunung
Menanggapi gejolak ini, Menteri PKP Maruarar Sirait—akrab disapa Ara—memprioritaskan kasus Meikarta sebagai ujian awal pemerintah Prabowo Subianto. Langkahnya: membuka kanal aduan resmi, memanggil manajemen PT Lippo Cikarang Tbk, dan memfasilitasi mediasi dengan James dan John Riady pada 23 April 2025. Dari pertemuan itu, Ara memberi tenggat 23 Juli 2025 bagi Lippo Group untuk menyelesaikan refund sesuai tuntutan korban.
Titik Terang & Tantangan Berikutnya
Per Senin (19 Mei 2025), dari 116 laporan diverifikasi, sudah 11 konsumen menerima dana kembalian. “Kami akan kawal proses ini sampai benar-benar tuntas,” tegas Ara usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Meski refund masih terbatas, kehadiran negara di pihak rakyat kecil disambut hangat. Kini, bola ada di tangan Lippo Group: tepati janji atau hadapi langkah tegas berikutnya. Semoga, secercah harapan ini tak kembali padam bagi ratusan keluarga yang menanti.