Sulawesitoday - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menegaskan pemerintah terlalu “bermain angka” dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2–5,8 persen. Menurutnya, proyeksi tersebut terlampau optimistis dan tak selaras dengan kondisi riil yang terjadi saat ini.
“Jika kita merujuk laporan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2026 hanya sekitar 4,8 persen, naik tipis dari estimasi 2025 sebesar 4,7 persen,” kata Anis di kompleks Parlemen, Minggu (25/5). “Artinya, target pemerintah terlalu percaya diri dan melompat jauh dari pijakan data internasional.”
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, kuartal I-2025 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87 persen (year on year), turun dibanding triwulan IV-2024 yang masih berada di level 5,02 persen.
Angka ini mengindikasikan perlambatan dan stagnasi yang harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pandangan Anis, target realistis untuk 2026 seharusnya berada di rentang 5,0–5,02 persen.
“Pemerintah memang perlu membangkitkan optimisme, tetapi jangan sampai membiarkan harapan melampaui fakta di lapangan,” ujarnya.
Doktor Ekonomi Syariah ini juga mempertanyakan efektivitas kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini digembar-gemborkan.
“Efisiensi anggaran yang dijalankan belum fokus pada sektor pendorong pertumbuhan, melainkan lebih banyak menyasar pos-pos Debth Management & Budget Guarantee serta Danantara,” kritik politikus PKS tersebut.
Menurut Anis, jika anggaran dialihkan ke infrastruktur, riset, dan hilirisasi industri, hasilnya dapat lebih berdampak.
Lebih jauh, Anis menyoroti ketergantungan ekonomi nasional pada harga komoditas yang bergejolak dan tekanan geopolitik global. Ia menilai, tanpa terobosan inovasi dan diversifikasi, sulit bagi ekonomi untuk menembus batas pertumbuhan di atas lima persen.
Baca Juga: Ojol Dilematis, Bayar Rp20 Ribu Per Hari dan Potongan Komisi Hingga 50 persen
“Menariknya, penyumbang utama akselerasi saat ini justru datang dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94 persen sepanjang Januari–Maret 2025, menyumbang 54 persen terhadap PDB,” jelasnya.
“Kekuatan ini harus dijaga, tetapi tak boleh diandalkan sendirian.”
DPR berharap pemerintah meninjau ulang target dan merumuskan strategi yang lebih grounded, agar “angka optimis” tidak berubah menjadi beban politik di kemudian hari.