Sulawesitoday - China, yang kini gagah perkasa menduduki posisi kedua ekonomi dunia, telah menjelma menjadi rentenir raksasa. Negara berjuluk Tirai Bambu itu menjadi penagih utang terbesar dunia, tatkala masa tenggang miliaran dolar pinjaman pada banyak negara selatan bumi mulai habis tempo.
Alih-alih membantu, skema ini justru menyisakan pertanyaan besar: akankah janji muluk Belt and Road Initiative (BRI) Beijing berujung pada jebakan kedaulatan ekonomi?
Data Bank Dunia 2024 dalam laporannya Statistik Utang Internasional, melansir China kini menyumbang sekitar 5% atau USD441,8 miliar dari total USD8,8 triliun utang luar negeri publik yang dipanggul negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Angka ini, tentu saja, termasuk stok utang luar negeri publik dan utang yang dijamin publik hingga akhir 2023. Sebuah angka yang bukan main-main.
Tahun ini, rekor utang yang harus dibayar mencapai USD22 miliar, atau sekitar Rp357,94 triliun (kurs Rp16.270/USD), yang mana 75 negara termiskin dunia menjadi debitur utamanya. Laporan terkini dari Lowy Institute juga menegaskan, lebih dari seratus negara sudah terjerat.
Tak heran, Newsweek yang merujuk data Bank Dunia menyebut Negeri Panda ini kini punya “kolam” debitur yang melimpah.
Dari daftar panjang itu, Pakistan nangkring di puncak dengan utang USD22,6 miliar, nyaris seperenam dari total utang luar negerinya yang mencapai USD130,8 miliar.
Argentina menyusul di posisi kedua dengan USD21,2 miliar, kemudian Angola dengan angka USD17,9 miliar. Indonesia? Kita di urutan ke-35, dengan cuma USD1,5 miliar atau sekitar Rp24,4 triliun. Angka itu terbilang tak besar jika dibandingkan tetangga lain.
Namun, yang paling babak-belur adalah Djibouti. Sekitar 45% dari utang luar negerinya yang USD3,4 miliar, ternyata terkait langsung dengan pinjaman China.
Bayangkan, hampir setengah napas ekonominya tergantung pada Beijing. Inilah yang membuat banyak pengamat bergidik.
Sepanjang sepuluh tahun terakhir, China menggeber program BRI mereka dengan ambisius. Sebuah inisiatif pendanaan infrastruktur internasional yang digembar-gemborkan sebagai jalan sutra modern, tapi kini mulai kehilangan tenaga.
Sebabnya satu: banyak negara tak sanggup melunasinya. Pejabat Amerika Serikat, yang memang tak pernah senang dengan gerak-gerik Beijing, terang-terangan mengecamnya sebagai diplomasi jebakan utang. Mereka menuding China memanfaatkan pinjaman itu untuk menguasai infrastruktur vital negara lain.
Lowy Institute, sebagaimana dikutip Newsweek, mengingatkan, "Seiring meningkatnya pembayaran, beban tersebut akan membebani ekonomi negara berkembang dan mengalihkan sumber daya dari prioritas seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan."
Sebuah alarm yang semestinya didengar baik-baik oleh para penguasa di negara-negara debitur.