DPR Serukan Akal Sehat Hadapi Polemik Nikel Caplok Raja Ampat

Sulawesitoday - Di tengah riuhnya kabar miring soal nikel yang menggurita di perairan jernih Raja Ampat, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya justru menyerukan pendekatan yang tenang dan terukur.

“Polemik ini belum selesai,” kata Bambang, Senin lalu, “Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional.” Sebuah nada santai, namun tegas, menyoroti isu yang membakar emosi banyak pihak.

Komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi itu mafhum betul, guratan aktivitas tambang di kawasan ikonik ekowisata Indonesia itu telah menyedot perhatian nasional.

Bukan tanpa alasan, potensi kerusakan lingkungan yang disematkan padanya bukan isapan jempol. Namun, seperti mata air yang belum jelas hulunya, proses klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah masih terus digulirkan.

Mereka ingin memastikan situasi lapangan berkarib dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” tukas Bambang, melayangkan pandangannya ke arah solusi, bukan sekadar riak-riak di permukaan.

Hingga berita ini diturunkan, riuhnya lapangan masih dalam tahap verifikasi dan objektivikasi. Ketua Komisi XII itu meminta semua pihak untuk menahan diri, tak gegabah membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap Raja Ampat.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur itu juga mengapresiasi gerak cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil, dengan langkah taktisnya, telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun, Bambang menegaskan, kerja satu kementerian saja tak cukup. Sebuah penyelesaian komprehensif, katanya, laksana simfoni yang membutuhkan kerja sama lintas kementerian: mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, hingga para pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri,” serunya, menggarisbawahi pentingnya kolektivitas.

“Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel.”

Fokus utama, imbuhnya, adalah memastikan lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum.

Namun, di balik seruan untuk menahan diri dan bersikap tenang, data berbicara lain. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sudah lama membongkar “dosa” pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.