Sulawesitoday - Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025: Bupati Parigi Moutong Buka Kartu Keuangan Daerah
Gelaran Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di gedung megah DPRD Parigi Moutong, Senin (16/6/2025), terasa bak panggung pertanggungjawaban.
Bupati Erwin Burase, dengan tenang namun lugas, membeberkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024. Sebuah momen krusial, di mana angka-angka bicara tentang kinerja setahun penuh.
Bupati, tak luput melemparkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat. Baginya, kemitraan antara legislatif dan eksekutif bukan sekadar retorika belaka, melainkan roh yang menggerakkan roda pemerintahan.
"DPRD dan pemerintah daerah memiliki hubungan kemitraan yang erat dalam penyusunan dan pengawasan APBD. Kemitraan ini adalah fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat," tukasnya, tegas.
Kalimat itu seolah menancap, mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sorot mata audiens kemudian tertuju pada jajaran angka yang ia paparkan. Bak penari yang menuntaskan geraknya, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 berhasil memijak angka Rp1,83 triliun.
Angka itu sejajar dengan 98,35 persen dari target yang dipatok. Sementara belanja daerah, tak kalah perkasa, menyentuh Rp1,80 triliun atau 96,81 persen dari alokasi yang direncanakan.
Sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol, mengingat dinamika fiskal yang kerap bergelombang.
Merinci lebih dalam, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menggapai 98,99 persen. Angka ini adalah cermin seberapa mandiri keuangan daerah. Pendapatan transfer, yang tak kalah vital, melesat hingga 98,49 persen, menunjukkan harmonisasi dengan pusat.
Pun, lain-lain pendapatan daerah yang sah, meski sedikit di bawah, tetap menorehkan 85,46 persen. Di sisi belanja, belanja modal yang menjadi jantung pembangunan fisik terealisasi 91,64 persen.
Bahkan, belanja tak terduga, yang kerap menjadi pos "darurat", pun terserap 87,88 persen. Di ujung laporan, tertera Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang menggemuk di angka Rp28,92 miliar.
Baca Juga: Warga Morowali Utara Teriakkan Aroma Busuk Korupsi di Jakarta, Kejar Soal Dana Nikel dan PEN
Sebuah "bantalan" fiskal yang bisa dimanfaatkan di tahun mendatang.