Sulawesitoday - Suasana Kantor Bupati Parigi Moutong (Parimo) belakangan ini terasa berbeda. Sebuah kebijakan anyar ihwal pembatasan akses masuk menggunakan kartu, bak tembok tak kasat mata yang tiba-tiba meninggi.
Aturan ini sontak menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yang menilai langkah tersebut berpotensi menggerus citra kepemimpinan yang sejatinya harus inklusif.
Adalah Chandra Setiawan, anggota DPRD Parimo, yang blak-blakan menyuarakan kegelisahannya.
"Beberapa minggu terakhir, untuk masuk ke Kantor Bupati Parimo harus menggunakan kartu akses. Ini tidak pernah diberlakukan pada masa kepala daerah sebelumnya," ujar Chandra dalam rapat paripurna di Parigi, Senin, 16 Juni 2025.
Sebuah gebrakan yang menurutnya, sedikit banyak akan merusak simpati masyarakat terhadap pucuk pimpinan Parimo yang baru saja duduk.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Konon, kebijakan ini dikhawatirkan memunculkan kesan eksklusifitas, berbanding terbalik dengan figur Bupati yang selama dua dekade dikenal sangat akrab dengan masyarakat kala masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah.
Sebuah ironi yang membuat publik bertanya-tanya, apakah sang "Bupati merakyat" kini tengah membangun pagar gaib di sekitar singgasananya?
Chandra menambahkan, persoalan ini sudah sempat diutarakan dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Sekretariat Daerah. Baginya, penggunaan akses terbatas sebenarnya lazim, andai saja hanya diterapkan pada pintu masuk ruang kerja Bupati.
Namun, di lapangan, pembatasan justru berlaku sejak pintu utama kantor. Alhasil, keterbukaan akses publik jadi terhambat, seolah ada "jarak" yang sengaja dibentangkan.
Beberapa tokoh masyarakat yang sempat berbisik ke telinga wakil rakyat, mengeluhkan perubahan sikap ini. Kesannya, Bupati yang dulu gampang dijumpai, dekat dengan rakyat, kini seperti terhalang oleh birokrasi kartu.
Baca Juga: DPRD Pasangkayu dan Parigi Moutong Adu Jurus, Incar Ladang Cuan Pertanian Daerah
Mereka pangling. Kebijakan pembatasan akses masuk ke Kantor Bupati Parigi Moutong ini, secara tak langsung, tengah menguji sejauh mana komitmen kepemimpinan saat ini dalam menjaga marwah keterbukaan dan kedekatan dengan rakyatnya.
Akankah pagar kartu ini terus berdiri, atau akankah ia dirobohkan demi citra yang lebih lapang? Hanya waktu yang bisa bicara.