Lasarus tak berhenti di angka fantastis saja. Politisi dari Fraksi PDIP ini menduga ada indikasi pemborosan dalam penggunaan anggaran, terutama pada pos penyewaan alat seperti pompa. Lebih miris lagi, ia menyinggung soal kewajiban negara terhadap warga terdampak yang hingga kini masih banyak tunggakan.
"Kewajiban kepada masyarakat bukannya dibayar, tunggakannya masih banyak Pak kepada masyarakat lumpur Lapindo ini, tapi yang ada proyeknya gede-gede setiap tahun," ujarnya dengan nada geram.
Ia bahkan menyentil kisah pilu mantan anggota Komisi V DPR, Sungkono, yang disebutnya menjadi korban langsung dan tak kunjung mendapat ganti rugi.
"Dulu ada anggota komisi di sini Pak, sampai miskin, namanya Pak Sungkono. Punya wilayah di situ, pabriknya sampai tutup, sampai miskin Pak. Enggak diganti-ganti kewajibannya... Tapi proyeknya gede-gede setiap tahun, ratusan miliar setiap tahun hanya mengalirkan lumpur ke laut doang," imbuh Lasarus.
DPR Siapkan Panja, Audit Siap Dikebut
Melihat keganjilan yang terang benderang, Lasarus mendorong agar parlemen membentuk panitia kerja (panja) khusus. Tak hanya itu, ia juga membuka peluang bagi lembaga negara seperti BPK dan BPKP untuk mengaudit penggunaan anggaran ini secara menyeluruh.
"Tapi nanti Pak Menteri kita lihat dulu ya. Kami kalau menangkap indikasi ada ketidakberesan, kita akan panja-kan dan kami akan minta BPK dan BPKP mengaudit dengan tujuan tertentu," pungkasnya, menandakan bahwa DPR siap bergerak jika ada gelagat tak beres.
Baca Juga: Muhammadiyah Terbitkan Bank Syariah Matahari, OJK Setujui Izin Operasional Resmi