Sulawesitoday - Sebuah suara lantang datang dari kota pelajar. Tuntutan tegas itu meminta pemerintah bertindak. Menghentikan praktik yang terus-menerus merugikan rakyat, yakni subsidi bunga rekap untuk Bank Central Asia (BCA). Dana itu, sebut sang ekonom, adalah tetesan keringat pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan.
Dialah H.M. Sasmito Hadinagoro, Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN). Dalam sebuah forum diskusi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Selasa (19/8), Sasmito dengan nada berapi-api mendesak pemerintah agar punya political will yang nyata. "Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN. Itu semua berasal dari pajak rakyat," ujar Sasmito. Ia tak ragu menyebut praktik ini sebagai cara untuk "menghidupi bankir bandit."
Ini bukan cerita baru. Ini adalah sebuah drama keuangan yang belum usai. Sasmito kembali membuka babak lama, yaitu mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penjualan saham BCA. Ia menyebut penjualan itu penuh rekayasa. Sebuah misteri yang belum terpecahkan.
Menurutnya, 51% saham BCA yang dijual pada era Presiden Megawati hanya ditebus sekitar Rp5 triliun. Angka itu jauh panggang dari api. Nilai aset BCA saat itu, termasuk aset fisik, obligasi rekap, dan bunga, mencapai lebih dari Rp200 triliun. "Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun. Tapi dijual hanya Rp5 triliun," katanya. Itu hampir gratis. Sebuah kejahatan yang seolah dibiarkan.
Ia menduga adanya rekayasa. Ada perusahaan cangkang, seperti Farallon. Ada praktik akuntansi yang merugikan negara. Sasmito mengkalkulasi kerugian negara akibat skandal ini mencapai angka fantastis. Diperkirakan kerugian itu antara Rp200 triliun hingga Rp1.030 triliun. Angka yang membuat kita terperanjat.
Sasmito juga menyampaikan kekesalannya. KPK seolah tak serius mengusut kasus ini. Ia mengaku pernah menyerahkan dokumen ke pimpinan KPK. Namun, laporan itu diabaikan. Dianggap usang. "Saya serahkan dokumen ke pimpinan KPK, tapi laporan itu diabaikan," ucapnya dengan nada kecewa.
Lalu apa yang harus dilakukan? Sasmito menantang pemerintahan baru. Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sasmito menilai pemerintahan sebelumnya hanya sebatas wacana. Atau "NATO": No Action, Talk Only. Kini, ia mendesak pemerintah Prabowo membentuk tim khusus.
Bahkan, Sasmito menilai negara berhak mengambil kembali 51% saham BCA. Tanpa kompensasi. Ini jika terbukti ada rekayasa atau korupsi. Dan, ia menyatakan kesediaannya memimpin Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara.
Diskusi ini memang menjadi sorotan. Ia kembali mengangkat kasus mega skandal korupsi terbesar sejak krisis moneter 1998. Sebuah kasus yang membebani fiskal. Belum tuntas sejak satu dekade rezim Joko Widodo berkuasa. Publik kini menanti langkah nyata. Apakah janji politik keadilan akan ditepati?
Baca Juga: DPR Desak KPK Usut BLBI, Saat Nikita Mirzani Soroti Privasi Rekening di BCA