Utang Baru Prabowo Rp781,9 T di RAPBN 2026, Ujian Pertama Pemerintahan Baru Terhadap Beban Anggaran Terbesar Sejak Pandemi

Sulawesitoday - Kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan langkah yang begitu berani, sekaligus mengundang tanya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sebuah angka besar muncul. Jumlahnya Rp781,9 triliun. Angka itu adalah besaran utang baru yang disiapkan, tercatat paling besar sejak dunia diserang pandemi Covid-19.

Angka itu, terucap di Gedung DPR, Jumat petang, bukan sekadar bilangan kosong. Ia adalah taruhan besar pertama bagi masa depan fiskal yang akan ditanggung pemerintahan baru. Dokumen resmi RAPBN menunjukkan, pemerintah berencana menarik pinjaman itu dari dua sumber utama. Mayoritas, Rp749,19 triliun, bakal diserap dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sisanya, Rp32,67 triliun, didapat dari pinjaman, termasuk dari luar negeri. Ini bukan sekadar angka, tapi sebuah strategi yang membebani.

Bila ditarik ke belakang, angka ini jauh melampaui utang yang disiapkan tahun 2025. Jumlahnya naik dari Rp715,5 triliun. Catatan sejarah juga berbicara. Pada 2021, di tengah amuk pandemi, pemerintah pernah menarik utang Rp870,5 triliun. Angka itu mengejutkan. Utang Rp696 triliun ditarik pada 2022. Lalu turun ke Rp404 triliun pada 2023. Melonjak lagi di 2024 menjadi Rp558,1 triliun. Tahun 2026 ini, angkanya kembali meroket. Mengingatkan pada masa krisis yang parlu dihadapi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai nakhoda kapal keuangan negara, menegaskan langkah hati-hati. Ia menekankan, utang akan dikelola secara akuntabel. Fokusnya diutamakan pada sumber domestik. Ini bukan soal menarik utang sembarangan. Ini adalah sebuah komitmen. Demi mengurangi ketergantungan. Ia seperti seorang ibu rumah tangga yang sedang berhitung. Di antara banyak kebutuhan, ia tetap memilih sumber yang paling aman. Sumber yang paling bisa diandalkan.

Sikap hati-hati ini memang beralasan. Pemerintad baru memikul komitmen untuk mengendalikan defisit APBN 2026. Targetnya agar tidak melebihi 2,59 persen dari PDB. Sebuah langkah awal. Langkah ini selaras dengan janji besar yang telah disampaikan Presiden Prabowo: menuju anggaran berimbang pada 2028. Ini bukan janji biasa. Ini adalah janji yang mengikat masa depan. Sebuah janji yang kini mulai diuji oleh realita.

Karena cerita ini, biar kita simpan. Ini adalah cerita tentang sebuah angka. Sebuah janji. Sebuah beban yang kini disandarkan di pundak sang pemimpin baru. Dan kita, hanya bisa melihat dari jauh. Bagaimana ia mengendalikan semuanya.

Baca Juga: DPR Desak KPK Usut BLBI, Saat Nikita Mirzani Soroti Privasi Rekening di BCA