Sulawesitoday - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meramalkan akan ada gelombang reshuffle Kabinet Merah Putih pada Oktober 2025. Prediksi ini disampaikan saat evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto pascademonstasi besar Agustus lalu.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menilai perombakan kabinet yang sudah dilakukan masih belum tuntas. Masih banyak pejabat yang dinilai tidak memenuhi standar kompetensi dan integritas untuk memimpin kementerian strategis.
-
Apresiasi Langkah Quick Win Prabowo
Dalam tayangan siniar "Curhat Bang" bersama Denny Sumargo yang mengudara Kamis (11/9/2025), Mahfud memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo. Respons cepat terhadap gelombang demonstrasi Agustus 2025 dinilai tepat sasaran.
"Mantap sekali. Dua jempol," ujar Mahfud sambil mengacungkan kedua jempolnya. Ia menilai keputusan mencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan merupakan langkah berani. Posisi strategis itu kini dipercayakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Kerusuhan massal yang melanda berbagai daerah pada akhir Agustus lalu, menurut Mahfud, merupakan luapan ketidakpuasan publik. Masyarakat merasa aspirasinya tidak pernah didengar pemerintah. "Itu akumulasi kekecewaan rakyat yang sudah lama terpendam," tegasnya.
-
Dua Tahap Penyelesaian Krisis
Mahfud menjelaskan strategi penanganan krisis yang efektif memerlukan dua tahapan. Pertama, langkah cepat untuk menormalkan situasi keamanan. Kedua, reformasi struktural untuk mengatasi akar permasalahan.
"Langkah pertama sudah dilakukan dengan baik. TNI-Polri berhasil meredam kerusuhan dalam waktu singkat," jelasnya. Namun, langkah kedua yang lebih fundamental masih memerlukan waktu panjang dan komitmen konsisten.
Reshuffle kabinet yang telah dilakukan dinilai sebagai bagian dari strategi jangka menengah. Beberapa menteri yang bermasalah secara politik dan kompetensi telah diganti. Namun, evaluasi menyeluruh masih terus berlangsung.
-
Prediksi Reshuffle Gelombang Kedua
Meski mengapresiasi langkah yang sudah diambil, Mahfud memprediksi akan ada gelombang reshuffle kedua pada Oktober 2025. Alasannya, masih terdapat sejumlah pejabat yang belum memenuhi kriteria ideal untuk mengemban tugas kenegaraan.
"Oktober nanti kemungkinan besar ada reshuffle lagi. Masih banyak yang belum sesuai standar," ungkap Mahfud. Ia menekankan bahwa mengelola negara memerlukan profesionalisme tinggi, bukan sekadar loyalitas politik.
Beberapa kementerian strategis masih memerlukan pembenahan manajemen dan orientasi kebijakan. Evaluasi kinerja tiga bulan pertama akan menjadi dasar pertimbangan perombakan selanjutnya.
-
Agenda Reformasi Politik Jangka Panjang
Selain reshuffle kabinet, pemerintahan Prabowo juga merencanakan reformasi politik komprehensif. Beberapa regulasi kunci akan direvisi, termasuk UU Pemilu dan UU DPR yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan demokrasi modern.
Mahfud juga menyoroti percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat tertunda bertahun-tahun. "Seharusnya tahun 2026, tapi informasi terbaru akan diselesaikan tahun ini," katanya.
RUU tersebut sebenarnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2015. Draf finalisasi rampung pada 2018, namun tidak pernah dibahas serius oleh DPR periode sebelumnya.