Sulawesitoday - Angka fantastis terungkap. Pemerintah menanggung beban subsidi energi dan pupuk hingga ratusan triliun rupiah sepanjang 2024. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi energi tembus Rp139,6 triliun per Oktober 2024. Belum lagi subsidi pupuk Rp26,68 triliun dengan tambahan alokasi Rp14 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan fakta mengejutkan. APBN 2024 terus menanggung selisih harga barang subsidi. Mulai dari BBM, LPG 3 kilogram, listrik, hingga pupuk. Jutaan rumah tangga menikmatinya. Tapi apakah cukup meringankan?
Laporan resmi APBN KiTa 2024 menjadi bukti. Lebih dari Rp80 triliun mengalir untuk subsidi energi. Angka besar untuk kantong rakyat yang makin tipis.
-
Berapa Sebenarnya Harga Pertalite dan LPG Tanpa Subsidi?
Pertalite seharusnya Rp11.700 per liter. Masyarakat hanya bayar Rp10.000. Selisih Rp1.700 atau sekitar 15 persen ditanggung APBN melalui skema kompensasi. "APBN harus menanggung Rp1.700 atau sekitar 15 persen melalui kompensasi," ungkap Purbaya seperti dikutip dari sumber terpercaya.
LPG 3 kg lebih dramatis lagi. Harga keekonomiannya mencapai Rp42.750 per tabung. Rakyat cuma bayar Rp12.750. Artinya, subsidi mencapai 70 persen. Pemerintah menanggung selisih Rp30.000 per tabung. Angka yang membengkak jika dikalikan jutaan pengguna di seluruh nusantara.
Pertanyaannya sederhana namun menohok. Apakah harga Rp10.000 untuk Pertalite sudah murah? Sementara harga keekonomian terus naik mengikuti pasar global. Subsidi menjadi tameng sementara dari gejolak ekonomi yang tak terprediksi.
-
Kenapa Tagihan Listrik Masih Terasa Berat?
Sektor listrik tak kalah menarik. Rumah tangga berdaya 900 VA bersubsidi hanya membayar Rp600 per kWh. Padahal harga keekonomiannya Rp1.800 per kWh. Selisih Rp1.200 ditanggung negara.
Pelanggan 900 VA non-subsidi membayar lebih mahal. Tarif mereka Rp1.400 per kWh. Tetap lebih murah dari harga keekonomian. APBN menanggung selisih sekitar Rp400 per kWh untuk golongan ini.
Perhitungan sederhana menunjukan fakta menarik. Setiap rumah tangga bersubsidi menghemat sekitar Rp1.200 per kWh. Jika konsumsi bulanan 100 kWh, penghematan mencapai Rp120.000. Uang yang cukup untuk kebutuhan lain dalam sebulan.
Tapi apakah ini berkelanjutan? Dengan beban APBN yang terus membengkak, skema subsidi listrik menjadi pertaruhan fiskal jangka panjang. Pemerintah berjalan di atas tali tipis antara keberpihakan sosial dan disiplin anggaran.
-
Bagaimana Nasib Petani dengan Harga Pupuk?
Pupuk menjadi komoditas strategis lainnya. Subsidi pupuk 2024 mencapai Rp26,68 triliun. Tambahan alokasi Rp14 triliun mengalir untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Data DPR mengkonfirmasi angka tersebut.
Pupuk Urea seharusnya Rp5.558 per kilogram. Petani hanya bayar Rp2.250 per kilogram. Subsidi mencapai hampir 60 persen. Untuk pupuk NPK, kesenjangan lebih besar lagi. Harga keekonomian Rp10.791 per kilogram, dijual ke petani Rp2.300 per kilogram.
Selisih harga yang ditanggung negara sangat signifikan. Tanpa subsidi, biaya produksi pertanian akan meroket. Harga pangan di pasar otomatis ikut naik. Petani terjepit, konsumen merugi.
Menurut laporan Antara tertanggal 7 November 2024, belanja pemerintah pusat untuk subsidi pupuk tetap dijaga. Prioritasnya jelas: ketahanan pangan nasional tidak bisa ditawar.