Pertanyaannya: apakah Pertamina akan mengubah formulasi base fuel mereka? Ataukah SPBU swasta yang harus menyesuaikan standar? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan ketahanan energi nasional.
Yang jelas, kandungan etanol 3,5 persen—angka yang bahkan tidak sampai seperlima batas maksimal—telah menjadi batu sandungan besar dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan BBM. Sebuah ironi dalam industri migas yang penuh perhitungan teknis namun sering terganjal masalah non-teknis.
Ketergantungan pada impor BBM swasta yang kini mencapai 110 persen dari kebutuhan tahunan mereka menunjukkan betapa rentannya sistem distribusi energi kita. Kolaborasi yang gagal ini bukan hanya soal bisnis antara Pertamina dan operator asing, tetapi cerminan lebih besar tentang tantangan kedaulatan energi Indonesia di tengah dinamika pasar global yang tak kenal ampun.
Ke depan, negosiasi ulang tampaknya tak terhindarkan. Pertanyaannya bukan lagi "apakah" tetapi "kapan" dan "dengan syarat apa" kolaborasi ini bisa terwujud. Karena satu hal yang pasti: kebutuhan BBM tidak bisa menunggu birokrasi dan perbedaan spesifikasi teknis yang berkepanjangan.
Baca Juga: Setelah SPBU Shell Kolaps, Bahlil Baru Sadar Pentingnya Kilang Swasta Investasi Rp203 Triliun?