Kandungan Etanol 3,5 Persen Batalkan Kesepakatan Pertamina dengan VIVO dan BP-AKR

Sulawesitoday - Rencana kolaborasi besar-besaran antara Pertamina dengan operator SPBU swasta ternama kandas di tengah jalan. PT VIVO Energy Indonesia dan APR—hasil joint venture BP dengan AKR—secara resmi membatalkan pembelian base fuel dari perusahaan pelat merah tersebut. Keputusan mengejutkan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Rabu, 1 Oktober 2025.

Ironis memang. Hanya beberapa pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan optimis mengumumkan kesepakatan strategis. Kini semuanya buyar. Kandungan etanol 3,5 persen dalam base fuel Pertamina menjadi pemicu utama. Angka yang sebenarnya masih jauh di bawah ambang batas regulasi 20 persen.

• Apa Sebenarnya yang Membuat VIVO dan APR Mundur?

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membuka tabir di balik pembatalan mengejutkan ini. "VIVO membatalkan untuk melanjutkan, akhirnya tidak disepakati lagi. Lalu tinggal APR. APR akhirnya tidak juga. Jadi, tidak ada semua," ungkap Achmad dengan nada datar namun sarat makna.

VIVO sebelumnya sudah mengiyakan pembelian 40 ribu barel. Komitmen tertulis sudah di tangan. Namun realitas berkata lain. Kandungan etanol yang secara teknis legal dan aman justru menjadi hantu menakutkan bagi operator asing tersebut.

"Kontennya itu ada kandungan etanol, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu," jelas Achmad. "Kalau tidak salah sampai 20 persen etanol, sedangkan ada etanol 3,5 persen ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut."

Sementara Shell Indonesia? Mereka punya alasan internal sendiri. Tertutup rapat. Tidak ada penjelasan detail yang disampaikan ke publik.

• Bagaimana Awal Mula Kesepakatan Ini Terbentuk?

Kronologi dimulai pertengahan September 2025. Kuota impor SPBU swasta—yang sudah dinaikkan 110 persen di tahun ini—ternyata habis lebih cepat dari prediksi. Pasokan BBM terancam kritis. Antrean panjang di SPBU swasta mulai muncul di berbagai kota.

Bahlil Lahadalia turun tangan. Pertemuan dengan empat perusahaan SPBU swasta digelar 19 September 2025 di kantornya. Hasilnya? Tiga kesepakatan penting yang seharusnya menjadi solusi jitu.

Pertama, pembelian base fuel. Bukan produk jadi yang sudah dicampur. "Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur, jadi ibarat bikin teh kalau awalnya Pertamina mau jual sudah jadi teh, sekarang mereka bilang jangan teh, air panas saja," ujar Bahlil dengan analogi sederhana namun gamblang.

Kedua, joint surveyor. Mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan kualitas. "Agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut kualitas, disepakati melakukan joint surveyor," tambah Menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ketiga, harga kesepakatan yang fair. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. "Pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair, nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli," tegas Bahlil.

Semua terlihat sempurna di atas kertas. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain.

• Apakah Masih Ada Harapan untuk Kolaborasi Selanjutnya?

Achmad Muchtasyar tidak menutup pintu sepenuhnya. Peluang masih terbuka untuk kargo-kargo berikutnya. Dengan catatan: spesifikasi produk harus disesuaikan dengan karakter masing-masing SPBU swasta.

"Teman-teman SPBU swasta berkenan jika nanti pada kargo selanjutnya siap bernegosiasi kalau memang nanti kualitasnya, maksudnya masalah konten, ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing," papar Achmad membuka celah harapan.