"Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya, para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu," jelas Teddy lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Angka yang cukup menggugah. Bukan uang saku simbolis. Melainkan gaji yang bisa untuk hidup mandiri di kota besar.
Gelombang pertama program ini resmi diluncurkan 20 Oktober 2025. Menampung 20.000 peserta awal. Target akhir: 100.000 orang setelah penambahan kuota 80.000 ini terealisasi.
-
Siapa Saja yang Bisa Ikut?
Syaratnya cukup spesifik namun tidak memberatkan. Program ini diperuntukkan bagi lulusan sarjana dan diploma. Yang penting: mereka baru menyelesaikan studi dalam waktu satu tahun terakhir.
"Para lulusan sarjana fresh graduate, kemudian diploma yang dalam satu tahun belakangan ini nanti akan lulus, dapat langsung bekerja, belajar," ujar Teddy menjelaskan skema programnya.
Tidak ada diskriminasi jurusan. Semua bidang studi diterima. Dari teknik hingga seni. Dari komunikasi hingga pertanian. Kesempatan terbuka lebar.
Yang dibutuhkan hanya satu: semangat untuk belajar langsung di lapangan. Kesediaan meninggalkan zona nyaman ruang kelas. Keberanian menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
-
Apakah Ini Solusi Jangka Panjang untuk Pengangguran Terdidik?
Skeptisisme wajar muncul. Apakah program temporer ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah struktural?
Pemerintah tampaknya sadar pertanyaan ini. Prasetyo menegaskan bahwa Magang Nasional bukan solusi instan. Melainkan bagian dari strategi besar regenerasi tenaga kerja nasional.
Program ini diharapkan mencapai beberapa tujuan sekaligus. Pertama, memberi pengalaman kerja nyata bagi lulusan baru. Kedua, memperluas jejaring profesional mereka. Ketiga, meningkatkan keterampilan praktis yang tidak diajarkan di kampus.
Keempat, dan mungkin paling penting: menekan angka pengangguran terdidik. Data menunjukkan angka ini masih tinggi di sejumlah daerah. Ironi ketika investasi pendidikan tidak berubah menjadi produktivitas ekonomi.
Dengan kuota 100.000 orang, jangkauan program ini memang signifikan. Namun, Indonesia memiliki jutaan lulusan baru setiap tahunnya. Artinya, program ini baru menyentuh sebagian kecil dari kebutuhan aktual.
Pertanyaannya kemudian: apakah ini akan menjadi program berkelanjutan? Atau hanya proyek sesaat yang hilang setelah pergantian rezim?
-
Tantangan di Lapangan
Eksekusi program sebesar ini bukan perkara mudah. Mengelola 100.000 peserta tersebar di seluruh Indonesia butuh sistem koordinasi solid.
Beberapa pertanyaan teknis masih menggantung. Bagaimana proses penempatan dilakukan? Siapa yang mengevaluasi kinerja peserta? Bagaimana jaminan bahwa perusahaan tidak menyalahgunakan program ini untuk mendapat tenaga kerja murah?